ADAKITANEWS, Jombang – Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) resmi memulai rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Jombang, Warsubi, S.H., M.Si., di Aula Pendopo Kecamatan Peterongan, Rabu (4/2/2026) pagi.
Forum strategis ini diikuti delegasi dari lima kecamatan, yakni Peterongan, Sumobito, Kesamben, Mojoagung, dan Jogoroto, dengan tujuan menyelaraskan usulan pembangunan desa dengan prioritas daerah dan nasional. Turut hadir Wakil Bupati Jombang Salmanudin, S.Ag., M.Pd., Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji, S.Ag., Sekretaris Daerah Agus Purnomo, S.H., M.Si., jajaran kepala OPD, Forkopimcam, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan.
Dalam arahannya, Bupati Warsubi menegaskan bahwa Musrenbang merupakan instrumen penting dalam menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan agenda pembangunan nasional. Fokus pembangunan diarahkan pada pengentasan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, ketahanan pangan, penguatan infrastruktur, serta dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Musrenbang adalah momentum untuk penajaman dan kesepakatan terhadap usulan pembangunan. Seluruh program harus terintegrasi untuk mendukung kualitas hidup rakyat, sejalan dengan visi menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Warsubi.
Untuk RKPD 2027, Pemkab Jombang mengusung tema “Integrasi Pengembangan Industri dan Perdagangan dengan Sektor Primer”. Strategi ini menitikberatkan pada penguatan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan yang terhubung dengan industri pengolahan serta pasar digital.
Bupati juga memaparkan capaian pembangunan tahun 2026 sebagai hasil Musrenbang sebelumnya, di antaranya peningkatan jalan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di lima kecamatan. Selain itu, Pemkab Jombang meluncurkan kebijakan Prioritas Kecamatan dan program Desa Mantra (Desa Maju dan Sejahtera). Setiap kecamatan akan memperoleh alokasi peningkatan jalan kabupaten sebesar Rp1 miliar dan PJU sebesar Rp200 juta.
Dalam upaya mendorong kemandirian ekonomi, Warsubi menargetkan penciptaan tiga wirausaha baru di setiap dusun. Masyarakat akan mendapatkan stimulan modal sebesar Rp5 juta per orang untuk memulai usaha mikro produktif.
“Kami ingin setiap dusun memiliki penggerak ekonomi. Fokus kami bukan hanya memberi modal, tetapi menciptakan lapangan kerja berkelanjutan,” tegasnya.
Langkah tersebut sejalan dengan penurunan angka pengangguran di Jombang, dari 28.700 jiwa pada akhir 2024 menjadi 25.600 jiwa pada 2025, atau turun sebanyak 3.100 jiwa. Penurunan ini merupakan hasil sinergi pemerintah dengan sektor swasta dalam memprioritaskan tenaga kerja lokal.
Sementara itu, Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji menyampaikan bahwa usulan tahun 2027 akan difokuskan pada pembangunan jalan dan PJU. Selain itu, Pemkab Jombang juga akan memperkuat pengelolaan sampah melalui pembentukan Bank Sampah hingga tingkat RT dengan alokasi anggaran Rp3,2 juta per RT.
“Desa akan menjadi koordinator agar sampah tidak hanya terkelola, tetapi juga memiliki nilai ekonomi,” jelas Hadi.
Kepala Bapperida Jombang, Hartono, S.Sos., M.M., menambahkan bahwa seluruh usulan kecamatan telah terintegrasi dalam sistem perencanaan. Meski menghadapi tantangan penurunan fiskal, pihaknya tetap mengupayakan pemerataan pembangunan dengan alokasi rata-rata Rp1,2 miliar per kecamatan.
“Kami pastikan perencanaan tetap berjalan sesuai skala prioritas kebutuhan masyarakat,” kata Hartono.
Menutup kegiatan, Bupati Warsubi berharap Musrenbang RKPD 2027 mampu menghasilkan kesepakatan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan warga.
“Kami ingin memperkuat peran kecamatan sebagai simpul pembangunan demi mewujudkan Jombang yang Maju dan Sejahtera untuk Semua,” pungkasnya.(*)
