ADAKITANEWS, Jombang – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kediri menggelar sosialisasi pencegahan modus pengantin pesanan dan perkawinan campuran di Hotel Yusro, Kabupaten Jombang. Kegiatan yang menjadi bagian dari peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) ke-2 Tahun 2026 bertema “Imipas Melayani, Tegas Menjaga, Tulus Membina” ini diselenggarakan untuk membendung potensi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Sosialisasi ini ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan publik terhadap penyalahgunaan perkawinan campuran yang kerap dijadikan modus TPPO, sekaligus memberikan pemahaman komprehensif terkait regulasi hukum dan tata cara administrasi keimigrasian dalam pernikahan antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh 21 kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kabupaten Jombang, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang, serta perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kediri Antonius Frizky Saniscara Cahya Putra menyampaikan bahwa selain memiliki dimensi positif, perkawinan campuran rentan disalahgunakan pihak tak bertanggung jawab untuk mengeksploitasi perempuan WNI.
Ia menegaskan krusialnya pemahaman kolektif antarinstansi guna mendeteksi indikasi penyalahgunaan sejak dini. Para penyuluh pernikahan di KUA diharapkan dapat menyalurkan edukasi langsung kepada calon pasangan agar terhindar dari jerat TPPO.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Disdukcapil Kabupaten Jombang Masduqi Zakaria memaparkan materi perkawinan campuran dari kacamata administrasi kependudukan. Pokok bahasan meliputi tata cara pencatatan pernikahan, pembaruan status dokumen kependudukan, hingga kepastian status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran.
Masduqi menekankan pentingnya sinergi antara KUA, Disdukcapil, dan Imigrasi agar setiap pasangan memahami regulasi yang berlaku di Indonesia, sejalan dengan implementasi 15 program aksi Kementerian Imipas.
Sementara itu, narasumber dari Imigrasi Kediri, Nasrullah, mengupas tuntas skema modus pengantin pesanan dan aspek keimigrasiannya. Modus ini umumnya menyasar perempuan WNI dengan iming-iming keuntungan finansial, mahar fantastis, serta janji kehidupan sejahtera di luar negeri.
Masyarakat diimbau mewaspadai tanda-tanda mencurigakan, seperti perkenalan kilat, penawaran mahar bernilai tak wajar, hingga pengurusan dokumen paspor dan visa yang sepenuhnya dikendalikan calon pasangan WNA. Pada banyak kasus, korban berujung mengalami eksploitasi, isolasi komunikasi, dan penyitaan dokumen perjalanan di negara tujuan.
Sesi diskusi interaktif turut membahas rencana penyusunan nota kesepahaman (MoU) antara KUA dan Disdukcapil untuk percepatan integrasi data kependudukan, mekanisme pelaporan keberadaan WNA, hingga penguatan regulasi administrasi bagi WNA yang hendak menikahi WNI.
Kantor Imigrasi Kediri mendorong penguatan komunikasi dan pertukaran informasi antarinstansi. Apabila menemukan indikasi atau informasi perkawinan campuran yang mencurigakan, jajaran KUA maupun perangkat desa diminta segera berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Kediri untuk penanganan dan pendalaman lebih lanjut.(*)
