ADAKITANEWS, Kediri – Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, memberikan teguran sekaligus arahan tegas dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Akselerasi Implementasi Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) di Hotel Grand Surya Kediri, Selasa (10/2/2026). Agenda ini digelar sebagai langkah darurat untuk membenahi tata kelola pemerintahan agar lebih bersih dan transparan.
Dalam forum tersebut, Wali Kota yang akrab disapa Mbak Wali ini mengungkapkan keprihatinannya atas capaian penilaian MCSP Kota Kediri yang saat ini berada di peringkat tujuh terbawah di tingkat Provinsi Jawa Timur. Ia menekankan bahwa angka tersebut merupakan sinyal merah yang menuntut evaluasi total dari seluruh perangkat daerah.
“Ini penting sekali untuk kita evaluasi. Kekurangannya di mana, dan bagaimana kita memperbaikinya. Implementasi MCSP jangan dianggap sebagai beban administrasi atau kewajiban penilaian semata, tetapi harus menjadi semangat bersama,” tegas Mbak Wali.
Ia mengingatkan jajarannya agar tidak hanya mengejar formalitas nilai di atas kertas, sementara realitas di lapangan masih ditemukan praktik yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Menurutnya, keselarasan antara perencanaan APBD dengan RPJMD, RKPD, dan Renstra adalah harga mati yang harus dilaksanakan secara konsisten.
Fokus utama yang disoroti Mbak Wali mencakup aspek penganggaran yang harus bebas dari praktik markup dan anggaran fiktif. Selain itu, ia memberikan perhatian serius pada pengadaan barang dan jasa agar terhindar dari kolusi, serta pelayanan publik yang wajib bersih dari pungutan liar (pungli).
Masalah aset daerah juga tak luput dari pengawasannya. Mbak Wali mewanti-wanti agar pencatatan barang milik daerah dilakukan secara tertib guna mencegah hilangnya aset negara saat terjadi transisi kepemimpinan.
“Jangan sampai pencatatan aset tidak jelas, lalu ketika terjadi pergantian kepemimpinan, aset pemerintah justru berpindah ke pihak lain. Ini harus kita benahi bersama,” jelasnya.
Selain itu, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi menjadi poin krusial. Mbak Wali menilai pencegahan kebocoran pendapatan sangat penting agar anggaran pembangunan dapat terserap secara maksimal dan tepat sasaran bagi kepentingan masyarakat.
Menutup arahannya, Vinanda berharap bimtek ini mampu menumbuhkan budaya integritas dan akuntabilitas di setiap lini birokrasi, sehingga Kota Kediri dapat keluar dari zona bawah dan bertransformasi menjadi kota yang lebih mapan serta profesional.(*)
