ADAKITANEWS, Jakarta – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) secara resmi menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029. Penyerahan surat tersebut diterima langsung oleh Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani bersama jajaran pimpinan MPR RI di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026) pukul 11.26 WIB.
Pimpinan MPR RI yang turut mendampingi antara lain Rusdi Kirana, Bambang Wuryanto, Kahar Muzakir, Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid, Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman, serta jajaran Sekretariat Jenderal MPR RI.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengonfirmasi bahwa penyerahan surat pengunduran diri tersebut disampaikan langsung oleh Gibran.
“Mas Gibran menyampaikan maksud kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan MPR RI, yakni untuk menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” ujar Ahmad Muzani.
Dalam surat yang dibacakan oleh Ketua MPR RI, Gibran menyatakan mengundurkan diri atas permintaan sendiri demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
“Dengan ini saya Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri. Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri,” ungkap Gibran dalam isi surat yang dibacakan Ahmad Muzani.
“Melalui Majelis, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya selama mengemban amanah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” lanjut isi surat tersebut.
Gibran meminta agar proses pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti oleh MPR RI sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan.
Terhitung sejak Kamis, 12 November 2026, MPR RI menyatakan bahwa posisi Wakil Presiden RI resmi mengalami kekosongan. Usai menerima surat tersebut, Pimpinan MPR langsung menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) dan menyepakati penyelenggaraan Rapat Gabungan (Ragab) bersama seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD pada Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB.
“Rapat pimpinan MPR menyepakati satu hal. Pada hari Jumat, kita akan menyelenggarakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD di MPR. Rapat gabungan akan diselenggarakan pada hari Jumat, pukul 14.00 WIB besok siang,” tutur Ahmad Muzani.
Muzani mejelaskan ada empat agenda utama yang akan diputuskan dalam Rapat Gabungan tersebut, yakni menetapkan tanggal pelaksanaan Sidang Paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Menyepakati pimpinan MPR untuk bersurat kepada Presiden RI guna meminta pengajuan dua nama calon pengganti Wakil Presiden. Membentuk tim verifikasi berkas calon Wakil Presiden. Membentuk tim ad hoc yang bertugas menyiapkan rancangan ketetapan MPR.
Sesuai konstitusi, MPR RI memiliki waktu selambat-lambatnya 60 hari untuk menyelesaikan pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden tersebut. Sementara itu, Presiden memiliki waktu paling lambat 14 hari setelah surat permintaan dari MPR diterbitkan untuk mengajukan dua nama calon pengganti.
