ADAKITANES, Jakarta – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, menyatakan kesiapan jajarannya untuk menjalankan proses pengisian jabatan Wakil Presiden apabila benar terjadi kekosongan jabatan menyusul kabar pengunduran diri Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan tersebut disampaikan di Ruang Fraksi PKB MPR RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Neng Eem menegaskan bahwa setiap tahapan proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden wajib dilaksanakan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku demi menjaga stabilitas pemerintahan.
Menurut pihak Fraksi PKB MPR RI, ketentuan mengenai kekosongan posisi Wakil Presiden telah diatur secara tegas dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Aturan tersebut mengamanatkan bahwa selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
“Fraksi PKB MPR RI siap menjalankan tugas dan kewenangan konstitusional MPR apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Kami berpandangan bahwa konstitusi telah memberikan pedoman yang jelas. Karena itu, seluruh tahapan harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Neng Eem.
Lebih lanjut, Neng Eem menjelaskan bahwa teknis pelaksanaan sidang pemilihan diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Dalam aturan tersebut, Presiden mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna digelar. Selanjutnya, sidang paripurna MPR akan memilih satu di antara dua calon yang diajukan Presiden tersebut.
Fraksi PKB memandang bahwa dinamika pengisian jabatan ini bukan sekadar persoalan pergantian figur politik, melainkan bagian krusial dari mekanisme ketatanegaraan guna menjamin roda pemerintahan tetap berjalan sesuai amanat konstitusi.
Menyikapi isu yang berkembang, Fraksi PKB MPR RI mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari penyelenggara negara hingga kekuatan politik, untuk menghormati koridor hukum dan menahan diri dari spekulasi yang berpotensi memicu kegaduhan politik di masyarakat.
Neng Eem memastikan bahwa seluruh 67 anggota Fraksi PKB di MPR RI berkomitmen menjadikan konstitusi sebagai panglima tertinggi dalam setiap proses ketatanegaraan.
Langkah ini diharapkan mampu menjaga marwah demokrasi, stabilitas nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah situasi politik yang dinamis.
