ADAKITANEWS, Jombang – Bupati Jombang Warsubi, S.H., M.Si., secara resmi mengukuhkan jajaran pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Jombang. Agenda pengukuhan tersebut dilangsungkan pada Jumat (2/10/2026) dengan dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Jombang serta para tokoh masyarakat dari lintas agama.
Dalam arahannya, Bupati menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru saja dikukuhkan. Ia meminta agar amanah besar tersebut dapat dijalankan secara penuh tanggung jawab dengan mengutamakan komunikasi yang efektif serta konsistensi dalam peran masing-masing.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang, saya menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh pengurus FKUB dan FPK yang hari ini dikukuhkan. Saya berharap amanah ini dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan komunikasi yang baik, serta dapat menjalankan perannya secara aktif dan konsisten,” tutur Warsubi.
Lebih lanjut, Warsubi memandang kemajemukan masyarakat Jombang sebagai cerminan dari keberagaman Indonesia secara utuh. Berbagai unsur agama, suku, etnis, hingga latar belakang sosial budaya dinilai telah hidup berdampingan secara harmonis di tengah masyarakat.
“Kabupaten Jombang ini sudah seperti miniatur Indonesia. Berbagai agama, suku, etnis, latar belakang sosial dan budaya hidup berdampingan di tengah masyarakat. Selama ini, alhamdulillah, kondisi kerukunan dan keharmonisan di Kabupaten Jombang dapat kita jaga dengan baik. Namun demikian, kita tidak boleh lengah. Potensi perselisihan, perpecahan, maupun gesekan sekecil apa pun harus kita antisipasi sejak awal. Karena kerukunan tetap membutuhkan perhatian dan pemeliharaan secara berkelanjutan,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa upaya menjaga keharmonisan mutlak memerlukan sinergi yang kokoh dari seluruh elemen masyarakat. Keberadaan FKUB dan FPK diharapkan mampu berfungsi optimal sebagai mitra strategis pemerintah dalam memetakan dinamika sosial serta membantu merespons berbagai persoalan kemajemukan.
“Menjaga kerukunan dan persatuan adalah tanggung jawab kita bersama. Pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh warga harus berjalan searah. Untuk itu, saya berharap FKUB dan FPK dapat menjadi mitra pemerintah dalam membaca kondisi sosial di masyarakat. Kalau ada persoalan, mari kita selesaikan bersama. Kalau ada perbedaan, mari kita cari titik temunya. Kalau ada potensi konflik, mari kita cegah agar tidak terjadi. Sehingga Kabupaten Jombang akan terus menjadi daerah yang aman, nyaman, guyub, dan kondusif bagi seluruh masyarakat,” tandasnya.
Kepada FKUB, Bupati secara khusus berpesan agar forum tersebut semakin intensif dalam memperkuat dialog dan komunikasi lintas iman. Perbedaan keyakinan dipandang sebagai realitas kehidupan bermasyarakat yang harus disikapi secara proporsional.
“FKUB saya harapkan dapat terus memperkuat komunikasi antarumat beragama. Perbedaan keyakinan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang harus ditempatkan secara proporsional. Semakin baik komunikasi yang dibangun, semakin terbuka pula ruang untuk saling memahami,” tambahnya.
Sementara itu, FPK diimbau untuk terus mengoptimalkan perannya dalam memperkokoh proses pembauran di tengah keragaman suku, etnis, dan budaya lokal. Warsubi mengingatkan bahwa esensi pembauran bukanlah melebur atau menghilangkan identitas asal, melainkan menumbuhkan kesadaran kolektif untuk hidup berdampingan secara harmonis.
“Pembauran tidak berarti menghilangkan identitas masing-masing, tetapi membangun kesadaran bahwa perbedaan tersebut dapat hidup dalam satu kehidupan bermasyarakat yang sama,” jelasnya.
Menutup rangkaian sambutannya, Warsubi mengingatkan agar eksistensi FKUB dan FPK benar-benar menghadirkan dampak positif yang konkret bagi masyarakat, alih-alih terjebak dalam rutinitas kegiatan yang bersifat seremonial semata.
“Kerukunan dan persatuan tidak cukup dijaga melalui kegiatan seremonial. Ukurannya adalah sejauh mana masyarakat mampu hidup berdampingan, menghormati perbedaan, dan tetap bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.(*)
