ADAKITANEWS, Kediri – Berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat menjadi perhatian dalam kegiatan Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, M. Hadi Setiawan, S.E., yang digelar di Taman Pinka, Desa Susuhbango, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri.
Kegiatan tersebut dihadiri kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta warga dari sejumlah desa di Kecamatan Ringinrejo. Turut hadir Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, yang menerima langsung berbagai aspirasi masyarakat.
Sejumlah persoalan yang disampaikan warga meliputi program bantuan bedah rumah, perbaikan jalan usaha tani, hingga kesenjangan fasilitas pendidikan antara sekolah di bawah naungan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Dalam sambutannya, M. Hadi Setiawan yang akrab disapa Cak Hadi menjelaskan bahwa reses menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan yang selanjutnya dapat diperjuangkan melalui pemerintah daerah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat.
Menurutnya, hasil reses juga menjadi bahan penting dalam penyusunan usulan pembangunan desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
“Hasil pertemuan hari ini menjadi fondasi bagi desa-desa untuk menentukan program prioritas yang akan diusulkan dalam Musrenbangdes, sehingga pembangunan yang diajukan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Salah satu aspirasi disampaikan Kepala Dusun Susuhbango, Imam Rohani. Ia menilai program bantuan bedah rumah yang saat ini masih bersifat stimulan dengan nilai sekitar Rp20 juta belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurutnya, banyak rumah warga yang sudah dalam kondisi memprihatinkan, namun pemiliknya kesulitan melanjutkan pembangunan karena harus menyediakan biaya tambahan di luar bantuan pemerintah.
“Banyak rumah warga yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan, atap bocor dan tembok mulai rusak. Kalau bantuan hanya bersifat stimulan, warga yang benar-benar tidak mampu tetap kesulitan melanjutkan pembangunan,” katanya.
Selain itu, Imam juga mengusulkan perbaikan jalan usaha tani sepanjang kurang lebih 100 meter yang menjadi akses utama petani menuju lahan pertanian.
Aspirasi lainnya datang dari Heri Suharni, seorang guru madrasah di Kecamatan Ringinrejo. Ia menyoroti adanya perbedaan fasilitas dan bantuan antara sekolah di bawah Kemendikdasmen dengan lembaga pendidikan yang berada di bawah Kementerian Agama.
Menurutnya, sejumlah bantuan seperti perangkat pembelajaran digital belum banyak diterima madrasah swasta. Di sisi lain, sekolahnya juga masih membutuhkan sarana penunjang pembelajaran, seperti meja, kursi, dan laptop.
“Kami berharap perhatian terhadap lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama bisa lebih ditingkatkan agar tidak terlalu jauh tertinggal dibanding sekolah umum,” ujarnya.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Muhammad Sarmuji mengakui bahwa persoalan bantuan bedah rumah dan kesenjangan pendidikan merupakan isu yang paling sering disampaikan masyarakat selama kunjungannya di Kediri.
Ia menilai besaran bantuan bedah rumah sebesar Rp20 juta sudah tidak lagi sebanding dengan kenaikan harga material bangunan.
“Kalau kita memperbaiki rumah sekarang, Rp20 juta memang kelihatannya tidak cukup. Apalagi bagi warga yang sangat tidak mampu dan tidak memiliki kemampuan menambah biaya pembangunan. Karena itu program ini perlu direview secara rasional sesuai kondisi harga saat ini,” ujar Sarmuji.
Menurutnya, persoalan tersebut akan disampaikan kepada pimpinan Komisi V DPR RI agar dilakukan evaluasi terhadap besaran bantuan maupun persyaratan penerimanya.
Terkait sektor pendidikan, Sarmuji mengatakan dalam dua hari kunjungannya di Kediri ia menerima keluhan serupa mengenai ketimpangan fasilitas antara sekolah di bawah Kementerian Agama dan Kemendikdasmen.
“Ada sekolah yang mendapatkan smart TV dan fasilitas tertentu, sementara lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama belum mendapatkan hal yang sama. Padahal tujuan pendidikan itu sama, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk akhlak yang baik,” tegasnya.
Ia menambahkan Fraksi Partai Golkar akan mendorong agar Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) mampu menghadirkan kesetaraan hak bagi peserta didik di sekolah umum maupun lembaga pendidikan keagamaan.
“Tidak elok kalau terjadi kesenjangan yang terlalu lebar. Kami akan memperjuangkan agar siswa di lembaga pendidikan keagamaan juga memperoleh hak yang sama dalam menikmati anggaran pendidikan nasional,” tambahnya.
Di sela kegiatan, Sarmuji juga mengapresiasi keberadaan Taman Pinka sebagai lokasi pelaksanaan reses. Menurutnya, destinasi wisata berbasis desa tersebut memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan sebagai penggerak perekonomian masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPRD Kabupaten Kediri Subagiyo, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga dari sejumlah desa di Kecamatan Ringinrejo yang menyampaikan aspirasi secara langsung kepada para wakil rakyat.(*)
