ADAKITANEWS, Surabaya – Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur melayangkan sorotan tajam terhadap struktur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2027, khususnya terkait penurunan alokasi belanja modal sebesar 22,3 persen yang menyusut menjadi sekitar Rp1,679 triliun.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim M. Hadi Setiawan, atau yang akrab disapa Cak Hadi, dalam agenda Pemandangan Umum Fraksi Golkar terhadap Nota Keuangan Gubernur atas Raperda APBD Jatim 2027, Kamis (24/9/2026).
Melalui pemandangan umumnya, Fraksi Golkar mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memberikan penjelasan komprehensif mengenai strategi agar pemangkasan belanja modal tersebut tetap mampu menjaga aspek konektivitas, pemerataan infrastruktur, serta kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Jawa Timur.
“Belanja modal turun 22,3 persen menjadi Rp1,679 triliun atau hanya sekitar 6,1 persen dari total belanja,” demikian poin pertanyaan yang ditekankan dalam dokumen Fraksi Golkar, seperti dikutip dari laman harianbhirawa.co.id.
Selain itu, Golkar turut mempertanyakan realisasi belanja modal tahun 2025 yang tercatat menyentuh angka 92,47 persen. Pihaknya meminta Pemprov Jatim merinci komponen belanja yang masuk ke dalam kategori perhitungan infrastruktur pelayanan publik, terutama menyusul berlakunya ketentuan mengenai alokasi porsi minimal untuk sektor tersebut.
Di luar isu infrastruktur, Fraksi Golkar turut mempertanyakan tingkat efektivitas anggaran yang dialokasikan guna menanggulangi persoalan kemiskinan serta ketimpangan sosial.
Dalam rancangan RAPBD 2027, pagu anggaran untuk sembilan program prioritas Nawa Bhakti Satya dipatok pada angka sekitar Rp4,403 triliun atau setara dengan 16,01 persen dari total keseluruhan belanja daerah.
Fraksi Golkar meminta Pemprov Jatim membeberkan detail pemetaan lokasi program, sasaran penerima manfaat, output, hingga outcome dari masing-masing kegiatan agar penyerapan anggaran dapat diukur secara akurat terhadap target pembangunan.
Berdasarkan data yang disoroti Golkar, tingkat kemiskinan di Jawa Timur pada periode Maret 2026 masih berada di angka 9,06 persen dengan Gini Ratio 0,365, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Mei 2026 tercatat sebesar 3,42 persen.
“Mohon dijelaskan pemetaan pagu lokasi dan penerima manfaat, output serta outcome setiap prioritas agar dukungan anggaran dapat diukur terhadap target pembangunan tahun 2027,” tegas Golkar dalam keterangannya.
Sorotan berikutnya diarahkan pada target pendapatan daerah tahun 2027 yang dirancang sebesar Rp26,408 triliun. Angka ini tercatat mengalami koreksi turun apabila disandingkan dengan APBD Perubahan 2026 yang berada di kisaran Rp26,495 triliun, bahkan masih di bawah realisasi pendapatan tahun 2025 yang sukses meraup Rp29,888 triliun.
Sementara itu, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2027 dipatok senilai Rp17,707 triliun. Nominal tersebut menunjukkan kenaikan tipis sekitar 0,4 persen dibanding P-APBD 2026, namun tetap berada di bawah realisasi PAD tahun 2025 yang mencapai Rp18,444 triliun.
Berkenaan dengan hal tersebut, Fraksi Golkar meminta Pemprov Jatim memaparkan dasar kalkulasi dari tiap komponen PAD, sekaligus menggali potensi pendapatan yang bisa dioptimalkan melalui pemanfaatan teknologi digital, penagihan piutang, pendayagunaan aset daerah, serta setoran dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tanpa harus membebani masyarakat.
Dari pos pembiayaan, Golkar mencatat adanya rencana pinjaman daerah senilai Rp200 miliar yang dikucurkan kepada PT BPR Jatim guna mendukung program Prokesra. Di samping itu, terdapat pula pos alokasi dana cadangan Pemilihan Gubernur (Pilgub) sebesar Rp275 miliar serta kewajiban pembayaran pokok utang kepada PT SMI sekitar Rp9,177 miliar.
“Kami meminta penjelasan mengenai dasar hukum, studi kelayakan, skema pengembalian serta mekanisme pengendalian risiko atas pinjaman Rp200 miliar tersebut,” ujar Cak Hadi membacakan pandangan fraksinya.
Golkar juga mempertanyakan kejelasan rencana penyertaan modal kepada PT BPR Jatim dan PT Jamkrida. Meskipun regulasi berupa Perda Penyertaan Modal Daerah dilaporkan telah tersedia, anggaran tersebut belum juga dialokasikan mulai tahun 2027.
Di sisi lain, proyeksi pendapatan transfer tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp8,673 triliun atau merosot sekitar 1,7 persen jika dibandingkan P-APBD 2026 yang menyentuh angka Rp8,827 triliun. Fraksi Golkar meminta kepastian apakah angka proyeksi ini telah melalui proses rekonsiliasi bersama pemerintah pusat, serta menuntut penjelasan skenario belanja andai terjadi pergeseran nominal transfer.
Secara keseluruhan, rancangan belanja daerah tahun 2027 dipatok senilai Rp27,423 triliun atau mengalami penurunan 8,2 persen dibanding P-APBD 2026 yang berada di kisaran Rp29,9 triliun. Koreksi anggaran turut terjadi pada pos belanja barang dan jasa sebesar 11,8 persen serta belanja subsidi yang terpangkas hingga 41,8 persen.
Menanggapi hal itu, Golkar meminta Pemprov Jatim terbuka mengenai program serta kegiatan apa saja yang terpaksa dikurangi atau ditunda, sekaligus memastikan efisiensi tersebut tidak mencederai mutu pelayanan dasar bagi masyarakat.
“Apakah jumlah tersebut murni hanya untuk program pendidikan bagi masyarakat umum, atau termasuk untuk belanja pendukung fungsi pendidikan,” imbuh salah satu poin pertanyaan Golkar terkait alokasi sektor pendidikan.
Menutup pandangannya, Fraksi Partai Golkar menegaskan bahwa proses pembahasan RAPBD Jatim 2027 wajib memastikan setiap rupiah anggaran yang dialokasikan memiliki korelasi linear dengan target pembangunan, kejelasan penerima manfaat, serta luaran terukur yang langsung dirasakan oleh masyarakat.(*)
