ADAKITANEWS, Ponorogo – Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2027 dipastikan menghadapi tantangan berat. Langkah efisiensi ketat harus diambil setelah alokasi dana transfer dari pemerintah pusat terperosok hingga Rp 142,33 miliar, yang secara langsung menghantam berbagai pos anggaran vital daerah.
Dampak paling meyakinkan dirasakan oleh pemerintahan desa, di mana alokasi dana desa dipangkas drastis sebesar Rp 130,92 miliar. Tak hanya itu, Dana Alokasi Umum (DAU) untuk sektor pelayanan kesehatan masyarakat bahkan hilang total hingga menjadi Rp 0.
Rincian pemangkasan anggaran tersebut dibeberkan oleh Plt Bupati Ponorogo, Lisdyarita (Bunda Lis), dalam rapat paripurna DPRD Ponorogo, Selasa (20/10/2026).
“Proyeksi pendapatan transfer yang semula diperkirakan mencapai Rp 1,737 triliun kini merosot menjadi Rp 1,595 triliun. Pos dana desa yang awalnya Rp 223,56 miliar susut menjadi Rp 92,64 miliar. Bahkan DAU kesehatan sebesar Rp 10,8 miliar hilang sepenuhnya,” papar Bunda Lis.
Menghadapi guncangan fiskal tersebut, Bunda Lis menegaskan bahwa Pemkab Ponorogo bersama DPRD harus segera merombak ulang perencanaan anggaran dan mencari alternatif pendanaan lain agar pemenuhan belanja wajib serta layanan publik tidak lumpuh.
Padahal, jika merujuk pada draf awal Rancangan APBD (RAPBD) 2027 yang diserahkan ke legislatif pada September lalu, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp 2,27 triliun melawan rencana belanja daerah Rp 2,25 triliun yang sejatinya menghasilkan potensi surplus Rp 19,5 miliar.
“Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama karena kebutuhan belanja wajib dan pelayanan kesehatan tetap harus terpenuhi meskipun dukungan dari pusat berkurang. Pembahasan APBD perlu mempertimbangkan skala prioritas agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif,” imbuhnya.
Guna mendukung kemandirian anggaran, rapat paripurna dewan juga menyoroti usulan perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Pembenahan tata kelola aset dinilai krusial untuk mencegah kebocoran serta mendongkrak pendapatan daerah secara sah.
Bunda Lis menilai, data aset yang tidak tertata rapi selama ini menyulitkan pemetaan potensi daerah. Dengan perbaikan regulasi, proses pemanfaatan aset Pemkab dapat ditingkatkan melalui skema penyewaan maupun kemitraan strategis.
“Pemanfaatan aset akan lebih optimal melalui berbagai skema kerja sama, sehingga mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat Ponorogo,” pungkasnya.
