ADAKITANEWS, Jakarta – Pemerintah mengonfirmasi akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penentuan kriteria desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini diambil setelah perhelatan pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Sensus Ekonomi 2026 rampung pada 31 Agustus 2026.
Langkah evaluasi ini merespons polemik dan keluhan masyarakat yang mendadak terkategori dalam desil 9 dan 10. Padahal, kondisi riil ekonomi, tingkat pendapatan, serta kepemilikan aset warga terdampak dinilai jauh dari kriteria kelompok berpenghasilan tinggi atau kaya.
Dikutip dari laman kontan.co.id, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk menambah rentang jumlah kelompok desil melebihi skema 10 tingkatan.
Ia menerangkan secara rinci bahwa kalkulasi statistik desil secara baku membagi total populasi masyarakat ke dalam 10 persentil (skala 0-100%).
“Bukan (ditambah desilnya). Desil itu kan selalu sampai 10, sama seperti 0-100%. Gak mungkin 0-120%, desil 12 itu 120% nanti,” tegas Airlangga pada Jumat (21/8/2026).
Airlangga menyebut pemerintah saat ini tengah menunggu konsolidasi data lapangan yang dikumpulkan petugas BPS sebelum mengambil tindakan perbaikan.
“Itu kan di BPS. BPS sedang melakukan sensus ekonomi, kita tunggu saja sensus ekonominya,” imbuhnya.
Gugatan publik terkait akurasi desil DTSEN bermula dari banyaknya kesaksian warga di media sosial. Beberapa warga yang mengontrak rumah dengan gaji pas-pasan, bahkan keluarga bertulang punggung tunggal berpenghasilan Rp3 juta per bulan, justru masuk dalam kategori desil 9 atau 10 yang diperuntukkan bagi warga paling mampu.
Menanggapi polemik tersebut, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai klasifikasi desil sejatinya masih relevan untuk memetakan masyarakat kelas bawah. Namun, menggunakannya untuk menapis masyarakat kaya (desil 9 dan 10) dinilai kurang tepat.
Yusuf memaparkan bahwa indikator kelompok atas seharusnya diukur berdasarkan ambang pengeluaran absolut, bukan sekadar posisi relatif dalam distribusi populasi.
Risiko kekeliruan ini dinilai berbahaya jika dijadikan acuan tunggal pembatasan BBM bersubsidi jenis Pertalite. Berdasarkan analisis CORE, skema tersebut berisiko mencoret 42,9 juta warga kelas menengah dari akses subsidi, padahal sasaran riil kelompok kaya sebetulnya hanya mencakup sekitar 1,19 juta orang.(*)
