ADAKITANEWS, Kediri – Pemerintah Kabupaten Kediri mencatat angka prevalensi stunting di wilayahnya turun menjadi 7,47 persen pada tahun 2026 berdasarkan hasil pendataan Bulan Timbang. Capaian ini melanjutkan tren penurunan dari catatan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 yang menempatkan prevalensi stunting Kabupaten Kediri di angka 7,9 persen, jauh di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar 14,7 persen maupun nasional yang mencapai 19,8 persen.
Guna mempercepat penurunan angka stunting, Pemkab Kediri menggencarkan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal serta susu. Sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 6.634 balita dengan kondisi gizi kurang menerima intervensi PMT lokal. Dari total penerima tersebut, sebanyak 4.774 balita berhasil mengalami kenaikan berat badan yang signifikan.
Selain menyasar balita, intervensi gizi juga difokuskan kepada ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis (KEK). Sebanyak 956 ibu hamil tercatat menerima program PMT berbahan pangan lokal, dengan 895 di antaranya menunjukkan peningkatan berat badan. Langkah ini ditempuh untuk menjaga status gizi ibu sekaligus mencegah risiko stunting sejak masa kehamilan.
Di luar fokus penanganan stunting, Pemkab Kediri turut menjalankan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) serta memperkuat layanan penanggulangan tuberkulosis (TBC). Kedua program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan akses layanan kesehatan sekaligus meningkatkan deteksi dini penyakit di masyarakat.
Penguatan sektor kesehatan juga diwujudkan melalui peningkatan fasilitas dan modernisasi peralatan medis. Pada tahun 2025, RSUD Kabupaten Kediri menerima bantuan satu unit alat Cathlab Azurion 5 senilai sekitar Rp8,8 miliar melalui program Strengthening Indonesia’s Healthcare Referral Network (SIHREN). Di samping itu, alokasi bantuan alat kesehatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik selama periode 2024–2025 tercatat mencapai lebih dari Rp8 miliar.
Pihak Pemkab Kediri menegaskan bahwa rangkaian intervensi tersebut merupakan wujud sinkronisasi pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat di bidang kesehatan, yang mencakup upaya promotif, preventif, dan kuratif, serta penguatan infrastruktur fasilitas pelayanan kesehatan.(*)











