ADAKITANEWS, Kediri – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan penjelasan resmi pemerintah daerah mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2027. Sidang paripurna tersebut dilangsungkan di Ruang Rapat Tegowangi, Gedung Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemkab Kediri, pada Senin pagi (2/11/2026).
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kediri Murdi Hantoro, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Ketut Gutomo serta Wakil Ketua DPRD Sigit Sosiawan. Turut hadir pula jajaran Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kediri, serta pihak eksekutif yang diwakili oleh Wakil Bupati Kediri bersama Sekretaris Daerah, para asisten sekda, dan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Dalam pengantarnya, Murdi Hantoro menyampaikan bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) yang dilaksanakan pada 30 Oktober 2026, agenda paripurna ini menandai dimulainya rangkaian pembahasan Raperda APBD 2027. Tahapan tersebut dikategorikan sebagai Pembicaraan Tingkat Satu Bagian Kesatu sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD.
Selanjutnya, Wakil Bupati Kediri memaparkan penjelasan kepala daerah atas rancangan peraturan daerah tersebut. Setelah penyampaian penjelasan ini, proses pembahasan bersama akan dilanjutkan oleh DPRD melalui alat kelengkapan dewan, yakni Badan Anggaran (Banggar).
Usai mendengarkan penjelasan dari pihak eksekutif, pimpinan rapat menutup sementara persidangan (diskors) untuk memberikan kesempatan kepada masing-masing fraksi di DPRD menyusun pandangan umum. Dokumen pandangan umum yang memuat tanggapan, saran, serta masukan tersebut nantinya akan disampaikan secara resmi kepada pemerintah daerah dalam agenda rapat paripurna pada tahap pembahasan berikutnya.
“Mudah-mudahan pembahasan bersama dan persetujuan bersama atas Raperda APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2027 dapat dilaksanakan DPRD Kabupaten Kediri dan Pemerintah Daerah selesai tepat waktu, sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan,” terang Murdi Hantoro.(adv/dprd.kabkdr/*)











