ADAKITANEWS, Surabaya – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, memastikan penelusuran kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya terus bergulir. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak berhenti pada dua pengemudi truk sampah yang tertangkap tangan, melainkan turut mendalami potensi keterlibatan pihak lain dalam praktik yang ditengarai sudah mengakar selama bertahun-tahun tersebut.
Eri mengungkapkan bahwa penyimpangan jatah solar armada sampah ini sudah terjadi jauh sebelum masa kepemimpinannya. Ia pun mengapresiasi langkah Kepala DLH Surabaya, M Fikser, beserta jajarannya yang berani membongkar dugaan praktik ilegal tersebut.
“Ini sudah terjadi puluhan tahun, sebelum saya menjadi wali kota pun sudah terjadi. Makanya ketika ada kepala dinas sekarang yang Pak Fikser bisa membongkar ini, saya matur nuwun sanget (berterima kasih banyak). Tugas kita pemerintah ya membersihkan yang seperti ini. Wong itu duitnya rakyat,” kata Wali Kota Eri, Jumat (13/11/2026).
Menurut Eri, pengungkapan ini merupakan langkah pembenahan tata kelola pemerintahan agar anggaran dan fasilitas negara tepat sasaran. Ia menginstruksikan penelusuran menyeluruh sekaligus mendorong agar perkara ini ditangani oleh aparat penegak hukum.
“Kita masih mendalami itu ya. Tapi saya meminta itu untuk dilaporkan di aparat penegak hukum karena ini sudah terjadi puluhan tahun,” tegasnya.
Secara terpisah, Kepala DLH Surabaya, M Fikser, memaparkan bahwa pemeriksaan internal mengungkap adanya indikasi keterlibatan pihak lain di luar dua pengemudi yang tertangkap basah. Dari keterangan awal keduanya, muncul 11 nama lain yang diduga mengetahui maupun ikut terlibat dalam jaringan pengalihan solar tersebut.
“Dari dua ini kemudian menyebutkan nama 11 orang. Mereka mengaku bukan dia sendiri, tetapi semua. Jadi, ini dengan waktu yang lama,” ungkap Fikser.
Fikser menjelaskan, modus yang dijalankan adalah menyedot solar dari tangki truk pengangkut sampah ke dalam galon untuk dijual kepada penadah. Padahal, BBM tersebut merupakan alokasi subsidi khusus bagi armada pengangkut sampah dari tempat penampungan sementara (TPS) menuju tempat pemrosesan akhir (TPA).
Berdasarkan temuan DLH, transaksi dilakukan di sekitar area TPS dengan penadah yang berdomisili di luar kawasan tersebut. Solar curian itu kemudian diduga kembali diperjualbelikan, salah satunya kepada para petani untuk mengoperasikan mesin diesel.
“Penadah ini informasinya jual sama para petani yang menggunakan mesin diesel untuk menyedot air atau ada aktivitas lain,” katanya.
Dalam pengakuan awalnya, kedua pengemudi yang tertangkap mengklaim mengantongi keuntungan rata-rata Rp160 ribu per minggu dari penjualan solar tersebut. Kendati demikian, Fikser menduga nilai transaksi sebenarnya jauh lebih besar dan masih terus didalami.
“Rata-rata pengakuan mereka yang tertangkap itu dia jual per minggunya dapat uang Rp160 ribu. Saya yakin lebih tinggi,” ujarnya.
Saat ini, DLH Surabaya telah melimpahkan kasus tersebut ke aparat penegak hukum dan proses pemeriksaan tengah berjalan di Kejaksaan Negeri Surabaya. Menurut Fikser, perkara ini diarahkan ke ranah tindak pidana korupsi karena menyangkut penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Di sisi internal, DLH juga mengusulkan penjatuhan sanksi berat terhadap dua pengemudi yang tertangkap tangan. Karena berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), proses pemecatan keduanya harus melalui mekanisme administrasi dan pemeriksaan kepegawaian.
“Yang ditangkap dua orang karena ada bukti, itu kita ajukan proses sanksi berat. Mereka statusnya PPPK, sehingga untuk memecat harus melalui proses administrasi kepegawaian. Mereka sudah diperiksa di badan kepegawaian dan sekarang dipanggil dalam proses di Kejaksaan Negeri,” jelasnya.
Sebagai langkah mitigasi agar kejadian serupa tidak berulang, DLH Surabaya memperketat sistem pengawasan BBM melalui pemasangan perangkat GPS pada armada. Teknologi ini digunakan untuk mengukur jarak tempuh sekaligus mengalkulasi kebutuhan solar secara presisi berdasarkan rute dan ritasi pengangkutan.
Tercatat, DLH mengoperasikan sekitar 300 unit kendaraan, di mana 120 armada pengangkut sampah rute TPS ke TPA mendapatkan alokasi BBM subsidi dengan takaran yang disesuaikan pada jarak serta jumlah ritasi masing-masing.
“Kami sudah menghitung dengan GPS berapa jarak dan dibagi dengan per liter. Jadi, kami sudah tahu kebutuhan mereka itu pasti berapa setiap titik. Akhirnya, kami sudah mengubah semua di internal tentang bagaimana pemberian BBM ke setiap kendaraan,” pungkasnya.
