ADAKITANEWS, Surabaya – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Pelabuhan Tanjung Perak berhasil membongkar 12 kasus peredaran gelap narkotika di wilayah Surabaya selama periode 16 Oktober hingga 5 November 2026. Dari rangkaian operasi penindakan tersebut, petugas mengamankan dan menetapkan 15 orang pria sebagai tersangka.
Ironisnya, empat orang di antara belasan tersangka yang diringkus diketahui merupakan residivis kasus narkotika yang kembali mengulangi perbuatannya setelah bebas dari hukuman sebelumnya.
Kasat Resnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak, AKP Adik Agus Putrawan, mengungkapkan bahwa para pengedar tersebut menjalankan transaksi barang haram menggunakan pola distribusi yang seragam di berbagai titik Kota Pahlawan.
“Modusnya hampir keseluruhan sama, yakni menggunakan sistem ranjau untuk mengedarkan narkotika. Namun, ada juga yang pembelinya sudah saling kenal sehingga transaksi bisa dilakukan secara langsung,” ujar AKP Adik Agus Putrawan, Kamis (12/11/2026).
Dari seluruh pengungkapan kasus yang terfokus di wilayah hukum Surabaya tersebut, pihak kepolisian menaksir nilai ekonomi peredaran narkotika yang berhasil digagalkan mencapai angka Rp200 juta.
Dalam operasi penangkapan itu, petugas menyita barang bukti narkotika siap edar berupa sabu dengan berat bruto total 153,91 gram serta 20 butir pil ekstasi.
Selain barang bukti utama, polisi turut mengamankan peralatan pendukung transaksi, meliputi satu unit mesin pres, enam timbangan elektrik, 12 unit telepon seluler, 13 bendel klip plastik, tujuh buah sekrop, satu buku catatan rekap penjualan, serta uang tunai sebesar Rp2.073.000.
Saat ini seluruh tersangka telah mendekam di ruang tahanan Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak guna menjalani proses penyidikan hukum lebih lanjut serta pengembangan jaringan pemasok di atasnya.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (1) dan (2) huruf a juncto Pasal 612 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, dengan ancaman hukuman pidana penjara sesuai ketentuan berlaku.
