ADAKITANEWS, Jakarta – Dinamika politik nasional mengalami guncangan signifikan setelah Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada Kamis, 12 November 2026.
Pengunduran diri secara mendadak tersebut langsung mengubah peta politik di Senayan, di mana Rapat Paripurna DPR RI yang semula dijadwalkan untuk membahas usulan Hak Menyampaikan Pendapat (HMP) pada hari yang sama pukul 14.00 WIB resmi dibatalkan.
Dalam pernyataan resminya, Gibran menegaskan bahwa pengunduran dirinya merupakan keputusan pribadi yang diambil demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Ia menekankan bahwa langkah melepaskan posisi puncak ini diambil bukan karena ketidaksanggupan, melainkan bentuk kedewasaan dalam bernegara.
“Jabatan hanya titipan sementara sedangkan keutuhan dan masa depan bangsa adalah segalanya. Kedewasaan bernegara bukan tentang mempertahankan posisi tapi keberanian untuk melepaskan demi kepentingan negara yang lebih besar,” tegas Gibran Rakabuming Raka dalam rilis.
Di tengah maraknya spekulasi publik, Gibran secara eksplisit membantah bahwa pengunduran dirinya berkaitan dengan persoalan keabsahan dokumen pendidikan atau isu ijazah yang sempat mencuat. Ia memastikan seluruh berkas akademisnya legal dan telah diserahkan ke jalur hukum.
“Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah, sekali lagi tidak berkaitan dengan ijazah. Seluruh dokumen pendidikan saya ada lengkap dan sudah saya serahkan kepada pengadilan,” kata Gibran Rakabuming Raka.
Ia menambahkan bahwa keputusan ini diambil agar roda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat terus berjalan dengan fokus, tenang, dan utuh tanpa kegaduhan yang berlarut-larut.
Gibran juga menyampaikan refleksi perjalanannya yang dimulai sejak pinangan menjadi calon wakil presiden pada September 2023, di mana saat itu ia harus mendelegasikan tugasnya sebagai Wali Kota Surakarta dan menghadapi dinamika politik yang berat dengan partai yang membesarkannya.
Penyerahan surat pengunduran diri Gibran membawa dampak langsung pada agenda legislatif. Surat resmi pengunduran diri ber-kop Garuda emas tersebut ditunjukkan dan dibacakan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani kepada media di Jakarta. Seiring masuknya surat tersebut, DPR RI mengeluarkan konfirmasi tertulis pembatalan Rapat Paripurna HMP.
Di sisi Istana, Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto menyatakan menghormati serta mendukung penuh keputusan yang diambil oleh Gibran. Tak lama setelah pengunduran diri tersebut, Presiden Prabowo langsung menggelar pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan Jakarta bersama pimpinan MPR, DPR RI (termasuk Komisi III), serta jajaran menteri kabinet, seperti Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo memberikan tanggapan santai mengenai pengunduran diri putranya saat ditemui di Solo, Jawa Tengah.
“Ya dalam jabatan politik itu pasti ada dinamika politik. Itu biasa,” ujar Joko Widodo dilansir dari ANTARA News.
Gibran menutup pernyataan resminya dengan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Presiden Prabowo Subianto, jajaran kabinet, serta memohon maaf kepada masyarakat Indonesia atas segala harapan yang belum sempat terwujud.
