ADAKITANEWS, Jakarta – Persoalan dugaan penyadapan ilegal menjadi salah satu materi pembahasan dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto bersama 10 mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Seiring berjalannya penanganan kasus oleh aparat penegak hukum, sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mulai mendorong agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan dapat segera dilakukan.
Informasi dan kutipan keterangan ini dihimpun berdasarkan laporan pemberitaan resmi Parlementaria DPR RI.
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam), Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa persoalan penyadapan ilegal sempat tersinggung dalam pertemuan strategis tersebut.
“Yang saya dengar memang ada sedikit pembahasan soal penyadapan ilegal. Kita sama-sama tahu bahwa pada saat ini persoalan tersebut sudah ditangani oleh aparat penegak hukum, sehingga itu menjadi salah satu bagian daripada pembahasan yang disampaikan Presiden,” ujar Dasco saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Mengenai kemungkinan adanya atensi khusus dari Presiden Prabowo terkait pengungkapan kasus tersebut, Dasco mengaku belum dapat memastikan substansi detail pembicaraan lantaran dirinya tidak menghadiri secara langsung pertemuan Presiden bersama para mantan Kapolri tersebut.
“Saya tidak tahu karena saya tidak ikut dalam pertemuan kemarin, apakah ada atensi khusus atau tidak,” ungkap Dasco.
Ia menambahkan bahwa proses hukum terkait dugaan penyadapan ilegal saat ini telah diserahkan dan ditangani sepenuhnya oleh aparat penegak hukum.
Merespons polemik penyadapan, Dasco menyampaikan bahwa persoalan ini berpotensi masuk ke dalam agenda legislasi DPR RI melalui pembentukan RUU Penyadapan. Ia mengungkapkan bahwa secara informal, beberapa fraksi di parlemen telah menyampaikan usulan sebelum masa sidang agar regulasi tersebut cepat dibahas.
“Soal RUU Penyadapan ini mungkin akan berkembang pada saat masa sidang. Memang secara informal sebelum masa sidang ada beberapa fraksi yang kemudian mengusulkan agar itu segera cepat dibahas,” jelas Dasco.
Kendati demikian, DPR RI masih akan melihat perkembangan dinamika politik serta pembahasan internal parlemen sebelum mengetok keputusan resmi terkait prioritas pembahasan RUU Penyadapan pada masa sidang mendatang.
“Kita nanti lihat dinamika yang ada, apakah kemudian itu dijalankan dengan segera atau bagaimana,” pungkas Dasco.
