ADAKITANEWS, Surabaya – Otoritas Jasa Keuangan Kediri bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Kediri terus mematangkan kemampuan jajaran pengurus demi mendongkrak tingkat literasi serta inklusi keuangan masyarakat. Komitmen ini diwujudkan melalui agenda monitoring, evaluasi, dan penguatan kapasitas (capacity building) bagi pemerintah daerah di bawah naungan kerja OJK Kediri yang digelar pada 21–22 Mei 2026 di Surabaya.
Mengusung tema “Penguatan Kapasitas TPAKD dalam Mendorong Akses Keuangan Daerah yang Tepat Sasaran, Terukur, dan Berkelanjutan”, kegiatan ini dihadiri oleh 23 perwakilan dari 11 kabupaten dan kota di wilayah kerja OJK Kediri.
Kepala OJK Kediri, Ismirani Saputri, menjelaskan bahwa TPAKD memegang peranan yang amat krusial dalam memperkokoh perekonomian warga lewat penyebaran akses keuangan yang lebih adil dan merata.
“Pertumbuhan tingkat literasi dan inklusi keuangan tahun 2025 yang masing-masing tercatat sebesar 66,50 persen dan 80,51 persen menunjukkan masih adanya kesenjangan yang perlu dijembatani. Pemanfaatan layanan jasa keuangan harus diiringi pemahaman yang memadai terkait manfaat dan risiko penggunaannya secara bijak,” ujar Ismirani saat membuka kegiatan, Kamis (21/5/2026).
Acara ini dibuka secara resmi oleh Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Jawa Timur, Horas V.M. Tarihoran. Dalam arahannya, ia menggarisbawahi pentingnya keterpaduan langkah antar-sektor guna mengoptimalkan program kerja di tingkat daerah.
“Di tengah tantangan efisiensi saat ini, diperlukan sinergi yang kuat antarinstansi untuk menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Kehadiran TPAKD Kota Surabaya sebagai penerima TPAKD Award 2025 diharapkan dapat menjadi contoh bagaimana program yang terukur dan tepat sasaran mampu memberikan dampak besar bagi masyarakat,” katanya.
Selama dua hari berjalan, para peserta tidak sekadar menyimak paparan teori dari narasumber, melainkan juga bertolak ke Mall Pelayanan Publik Kota Surabaya untuk melakukan studi banding dan meninjau langsung penerapan program kerja unggulan di sana.
Kedatangan rombongan disambut oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Irvan Wahyudradjad. Irvan memaparkan bahwa keterlibatan aktif kepemimpinan daerah menjadi kunci utama dalam menyatukan gerak antar-lembaga agar program yang bergulir memberikan dampak riil bagi kesejahteraan warga.
“Berbagai tantangan dalam integrasi data dan pelaksanaan program tentu ada. Namun, dukungan kepala daerah dalam mendorong seluruh pihak agar sejalan dengan visi pengentasan kemiskinan menjadi kunci keberhasilan program,” ujarnya.
Di pusat pelayanan tersebut, para peserta disuguhi berbagai terobosan layanan digital dan finansial terpadu, seperti Galeri Investasi Pasar Modal, platform E-PEKEN, hingga inovasi KATEPAY. Model layanan terintegrasi ini dinilai sukses mempermudah masyarakat dalam menjangkau informasi sekaligus fasilitas keuangan secara praktis dan aman.
Lewat penguatan kompetensi ini, OJK Kediri berharap seluruh TPAKD di wilayahnya mampu merumuskan kebijakan yang lebih progresif demi mendorong kesejahteraan masyarakat lewat pemahaman keuangan yang sehat.(*)
