ADAKITANEWS, Madiun – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun menertibkan 11 bangunan yang berdiri di atas aset tanah perusahaan di Desa Pajaran, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Kamis (12/11/2026). Realisasi pembongkaran pada hari tersebut melampaui target harian sebanyak 10 bangunan dari total 89 bangunan yang menjadi objek penertiban.
Lokasi penertiban berada di sepanjang Jalan Raya Madiun–Nganjuk, tepatnya di Km 132+700 hingga Km 134+000 pada petak lintas operasional Surabaya–Solo. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara PT KAI dan Pemerintah Kabupaten Madiun mengenai pengelolaan aset, sekaligus guna mendukung proyek pengembangan Rest Area Pajaran.
Pihak KAI menegaskan bahwa lahan tersebut merupakan aset sah perusahaan berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 09 Tahun 1987 dan Nomor 10 Tahun 1987 dengan luas total mencapai sekitar 5 hektare. Adapun objek yang ditertibkan mencakup 89 bangunan semi permanen di atas lahan seluas 13.067 meter persegi dengan panjang sekitar 1.300 meter, yang nilai aset tanah beserta bangunannya tercatat sebesar Rp836.288.000.
Rangkaian kegiatan diawali dengan apel kesiapan, pengarahan keselamatan kerja, serta doa bersama yang dipimpin oleh Manager Pengamanan Daop 7 Madiun Kombes Pol Sigit Nurochmat Hidayat bersama jajaran kepolisian setempat. Turut hadir pula jajaran manajer Daop 7 Madiun, perwakilan Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun, Polres Madiun, Polsek Saradan, Koramil, Satpol PP, serta perangkat Kecamatan Saradan dan Desa Pajaran.
Sebelum proses pembongkaran dimulai, Manager Aset KAI Daop 7 Madiun bersama perwakilan Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun memaparkan kembali ketentuan, persyaratan, serta dasar regulasi pengelolaan dan penertiban aset negara yang dikelola perusahaan. Manager Pengamanan Daop 7 Madiun juga menginstruksikan agar seluruh petugas melaksanakan tugas secara terkoordinasi, tertib, dan mengutamakan aspek keselamatan serta kesehatan kerja demi meminimalkan potensi gangguan keamanan.
Manager Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari menjelaskan bahwa proses penertiban dijalankan secara bertahap sesuai prosedur yang berlaku dengan mengedepankan pendekatan persuasif. Menurutnya, bangunan-bangunan yang dibongkar tersebut berstatus menunggak kewajiban persewaan dan pembayaran (backlog), serta telah melewati tahap sosialisasi hingga pemberian surat peringatan secara resmi.
“Penertiban terhadap total 89 bangunan semi permanen yang berstatus backlog persewaan dan pembayaran ini dilakukan secara bertahap dan telah melalui proses panjang. Untuk pelaksanaan hari ini (12/11), dari target 10 bangunan, alhamdulillah tim di lapangan berhasil merealisasikan penertiban sebanyak 11 bangunan. Sebelumnya, kami bersama dinas terkait dari Pemkab Madiun juga telah melakukan sosialisasi secara langsung kepada warga terdampak rencana Rest Area Pajaran, serta melayangkan Surat Peringatan (SP) 1, SP 2 dan SP 3,” ujar Tohari.
Tohari menambahkan bahwa jalinan komunikasi yang baik dengan masyarakat menjadi faktor pendukung kelancaran pembongkaran di lapangan. Ia turut menyampaikan apresiasi atas dukungan warga beserta sinergi jajaran TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta aparat pemerintah kecamatan dan desa setempat.
“Kami mengapresiasi dukungan warga dan sinergi luar biasa dari seluruh unsur kewilayahan, mulai dari TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, hingga pemerintah kecamatan dan desa. Pada prinsipnya warga memahami dan mendukung penertiban aset ini. KAI senantiasa mengedepankan komunikasi yang baik dan pendekatan humanis dalam setiap upaya penjagaan aset perusahaan demi mendukung keselamatan perjalanan kereta api serta optimalisasi aset untuk kepentingan publik,” pungkas Tohari.(*)
