ADAKITANEWS, Kediri – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan bahwa penguatan pelayanan dasar bagi masyarakat menjadi titik fokus utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2027. Hal tersebut disampaikan saat membuka kegiatan yang berlangsung di Convention Hall Simpang Lima Gumul, Rabu (11/3/2026).
“Fokusnya bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat di era perkembangan zaman yang ada dan tidak menafikan hal-hal yang sifatnya mendasar,” ujar bupati yang akrab disapa Mas Dhito tersebut.
Mas Dhito menjelaskan, pelayanan dasar yang menjadi atensi utama Pemerintah Kabupaten Kediri mencakup sektor pendidikan dan kesehatan. Di bidang kesehatan, pemkab berkomitmen meningkatkan kualitas layanan di tiap puskesmas serta memperkuat kapasitas dua rumah sakit milik daerah.
Khusus untuk Rumah Sakit Kabupaten Kediri (RSKK) Pare, Mas Dhito mendorong agar kelengkapan peralatan medisnya ditingkatkan hingga setara dengan rumah sakit tipe A, meski saat ini masih berstatus tipe B. Sementara itu, RSUD Simpang Lima Gumul (SLG) diproyeksikan untuk dikembangkan menjadi rumah sakit pendidikan.
Selain kebutuhan dasar tersebut, pembangunan infrastruktur tetap menjadi pilar prioritas. Mas Dhito mengakui bahwa kerusakan jalan masih terjadi di sejumlah titik, terutama saat intensitas hujan tinggi.
“Ruas jalan rusak kita masih banyak dan penyebab utamanya Over Dimension Over Loading (ODOL) dari truk,” ungkapnya.
Ia memaparkan bahwa tingkat kerusakan jalan cenderung lebih rendah pada ruas yang tidak dilalui kendaraan bertonase berat. Walakin, pemkab menargetkan perbaikan infrastruktur jalan yang rusak dapat dituntaskan secara bertahap pada tahun anggaran 2027.
“Memang fiskal kita terbatas, tapi ini soal prioritas,” tegas Mas Dhito.
Di sisi lain, sektor sosial dan mitigasi kebencanaan juga masuk dalam daftar prioritas pelayanan. Persoalan banjir masih menjadi tantangan di beberapa wilayah. Mas Dhito menyebutkan, kendala utama sering kali terletak pada kewenangan pengelolaan sungai yang berada di bawah pemerintah provinsi, bukan kabupaten. Oleh sebab itu, koordinasi lintas sektoral untuk mitigasi banjir terus diperkuat.
Menyinggung kondisi cuaca, bupati mengingatkan dampak siklon tropis yang sempat melanda wilayah Kediri beberapa waktu lalu. Meski saat ini situasi cenderung stabil, ia memerintahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kediri untuk tetap siaga.
“Jadi masih harus meningkatkan kewaspadaan untuk teman-teman BPBD dan tim di Pemerintah Kabupaten,” pungkasnya.(*)
