ADAKITANEWS, Kediri – Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, menginstruksikan seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri agar memiliki visi yang selaras dalam mengawal penanganan penurunan angka stunting dengan berpijak pada data riil di lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Hanindhito saat memberikan arahan strategis terkait berbagai program prioritas daerah kepada para kepala dinas dan camat di Ruang Joyoboyo, Kompleks Kantor Pemkab Kediri, Senin (5/10/2026).
Hanindhito memaparkan bahwa tingkat prevalensi stunting di Kabupaten Kediri berdasarkan pemantauan bulan timbang memperlihatkan tren penurunan yang berkelanjutan. Pada Desember 2025, angka stunting berada di level 8,04 persen, yang kemudian melandai menjadi 7,67 persen pada Februari 2026, dan kembali turun ke angka 7,47 persen pada Agustus 2026.
Meski demikian, Hanindhito menekankan bahwa persentase penurunan tersebut jika dikalkulasikan ke dalam jumlah kasus riil di lapangan tetap menunjukkan angka yang cukup besar. Oleh karena itu, ia menuntut agar data penurunan stunting benar-benar merefleksikan kondisi nyata secara objektif.
“Jangan sampai penurunan itu cuma buat nyeneng-nyenengin bupati, kalau sampai saya tahu betul di lapangan realnya angka stunting tidak terjadi penurunan signifikan, angka pertumbuhan stunting juga tidak bisa dihentikan maka ada konsekuensi yang harus ditanggung,” kata Hanindhito.
Ia mendesak seluruh perangkat daerah di Pemkab Kediri untuk memperkuat kerja sama dalam menekan angka stunting sekaligus melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap kemunculan kasus baru atau growth stunting.
Tidak hanya ditujukan kepada para kepala dinas, instruksi khusus juga diberikan kepada para camat agar aktif memantau perkembangan kasus stunting secara faktual di wilayah kerja masing-masing.
“Camat saya minta tolong dicek di kecamatannya, berapa angka real stunting bukan prosentasenya,” ucapnya.
Di samping masalah percepatan penanganan stunting, Hanindhito turut memberikan perhatian serius terhadap sektor pelayanan kesehatan, khususnya terkait penerapan Universal Health Coverage (UHC) atau sistem jaminan layanan kesehatan bagi warga. Ia meminta agar mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat di seluruh fasilitas kesehatan (faskes) dapat terus ditingkatkan.(*)
