ADAKITANEWS, Kediri – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2027, Senin (2/11/2026) malam. Persidangan tersebut dilangsungkan di Ruang Tegowangi, Gedung Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kediri.
Rapat paripurna dihadiri oleh jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kediri. Sementara itu, dari pihak eksekutif hadir Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa dengan didampingi Sekretaris Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Jalannya persidangan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri Ketut Gutomo, didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Kediri Murdi Hantoro.
Dalam pengantarnya, pimpinan rapat menjelaskan bahwa agenda malam itu merupakan kelanjutan dari rangkaian pembahasan Raperda APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2027. Proses legislasi anggaran tersebut telah memasuki tahapan Pembicaraan Tingkat Pertama Bagian Kedua, yakni penyampaian pandangan umum fraksi atas penjelasan Bupati Kediri yang sebelumnya telah dibacakan pada rapat paripurna terdahulu.
Pada sesi penyampaian pandangan umum, ketujuh fraksi di DPRD Kabupaten Kediri menyampaikan catatan secara bergantian. Dokumen pandangan umum tersebut memuat berbagai pemikiran, saran, masukan, usulan, hingga kritik konstruktif kepada pemerintah daerah sebagai bahan penyempurnaan Raperda APBD 2027 sebelum berlanjut ke tahap pembahasan bersama.
Penyampaian pandangan umum diawali oleh Fraksi Partai Gerindra, kemudian dilanjutkan secara berurutan oleh Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), serta ditutup oleh Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).
Setelah seluruh fraksi selesai membacakan pandangannya, pimpinan sidang menutup rapat paripurna. Selanjutnya, pihak Pemerintah Kabupaten Kediri diberikan kesempatan untuk menyusun jawaban resmi atas seluruh pandangan umum fraksi tersebut, yang dijadwalkan akan disampaikan dalam rapat paripurna pada tahapan pembicaraan berikutnya.(adv/dprd.kabkdr/*)











