ADAKITANEWS, Kediri – Pondok Pesantren Wali Barokah Kota Kediri menyatakan komitmen penuh dalam mendukung upaya pemutakhiran data pemilih yang akurat, transparan, dan akuntabel. Bentuk dukungan nyata tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Humas Ponpes Wali Barokah, Asyhari Eko Prayitno, dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2026 yang dihelat di Aula Kantor KPU Kota Kediri, Rabu (30/9/2026).
Rapat pleno berkala ini dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kota Kediri Reza Kristian, serta dihadiri oleh jajaran pimpinan beserta perwakilan dari Bawaslu Kota Kediri, Kodim 0809/Kediri, Bakesbangpol, Cabang Dinas Pendidikan, Lapas Kelas IIA Kediri, hingga perwakilan berbagai lembaga keagamaan dan pondok pesantren di wilayah Kota Kediri.
Dalam sambutannya, Reza Kristian menegaskan bahwa prinsip keterbukaan informasi publik serta kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan demi mewujudkan data pemilih yang valid dan mutakhir sesuai realitas di lapangan.
“Rapat rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang kita laksanakan secara terbuka setiap tiga bulan sekali ini sangat mengharapkan adanya masukan dan tanggapan dari Bapak dan Ibu sekalian. Tujuannya agar pelaksanaan pemutakhiran data ini berjalan dengan baik, bersih, dan akurat hingga seratus persen sesuai kondisi riil di lapangan. Kami sangat membutuhkan kerja sama dan masukan dari seluruh pihak,” ujar Reza.
Menanggapi hal tersebut, Asyhari Eko Prayitno memberikan apresiasi tinggi kepada KPU Kota Kediri yang secara konsisten melibatkan elemen pesantren dalam setiap tahapan pemutakhiran data pemilih. Menurutnya, keterlibatan aktif ini sangat krusial guna memastikan seluruh warga pesantren yang telah memenuhi syarat dan memiliki hak pilih dapat terdata dengan tepat.
“Pondok Pesantren Wali Barokah menyambut baik dan mengapresiasi keterbukaan KPU Kota Kediri dalam menyelenggarakan rapat pleno ini. Kami siap bersinergi secara aktif untuk memberikan data yang akurat mengenai para santri maupun warga pesantren yang telah memiliki hak pilih, sehingga hak konstitusional mereka dapat terlindungi dengan presisi,” kata Asyhari, Rabu (30/9/2026).
Ia menambahkan, pihak ponpes senantiasa terbuka untuk berkolaborasi secara berkelanjutan dalam proses pendataan dan pemutakhiran data santri maupun pengajar yang telah mengantongi hak suara.
“Kami mengapresiasi KPU Kota Kediri yang terus menjaga transparansi melalui rapat pleno terbuka ini. Pondok Pesantren Wali Barokah siap bersinergi dan berkolaborasi aktif, khususnya dalam memastikan pendataan dan pemutakhiran data para santri maupun warga pesantren yang telah memiliki hak pilih, agar hak konstitusional mereka tetap terjaga dan terdata dengan baik,” imbuhnya.
Kehadiran perwakilan institusi pondok pesantren dalam forum resmi tersebut sekaligus mencerminkan sinergi yang kuat antara penyelenggara pemilu dan lembaga pendidikan Islam dalam mengawal kualitas demokrasi serta validitas data kependudukan di Kota Kediri.(*)
