ADAKITANEWS, Siem Reap – Direktur Jenderal Imigrasi Indonesia, Hendarsam Marantoko, memaparkan tiga pilar strategi nasional keimigrasian dalam forum regional The 29th ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs (DGICM). Pertemuan tingkat tinggi tersebut diselenggarakan di Siem Reap, Kamboja, sejak Senin (23/6/2026) hingga Rabu (25/6/2026).
Formulasi tiga pilar utama tersebut mencakup penguatan pemeriksaan perbatasan, pengawasan pergerakan warga negara asing (WNA), serta akselerasi integrasi layanan digital. Kerangka kerja strategis ini disiapkan menjadi fondasi kokoh untuk mempertebal sistem keimigrasian nasional sekaligus menyokong upaya penangkalan kejahatan lintas negara.
“Penguatan pemeriksaan perbatasan, pengawasan warga negara asing (WNA), serta integrasi layanan digital menjadi tiga pilar yang menopang sistem keimigrasian Indonesia. Didukung dengan kolaborasi lintas instansi, kami telah mampu mendeteksi dini pelanggaran keimigrasian dan kejahatan transnasional, baik sebelum, saat, maupun setelah pemeriksaan dilakukan,” kata Hendarsam dalam pidato presentasinya.
Hendarsam menguraikan, langkah pengamanan di garda terdepan wilayah perbatasan dioptimalkan lewat analisis berbasis risiko menggunakan Passengers Analysis Unit (PAU) di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Sistem pengawasan tersebut dipantau secara terpusat oleh instansi pusat melalui komando Immigration Traffic Monitoring Center (ITMC).
Pada klaster pengawasan orang asing, Direktorat Jenderal Imigrasi mengandalkan keandalan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang saat ini datanya telah tersinkronisasi secara real-time dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Keterpaduan sistem ini dinilai sangat efektif untuk memonitor aktivitas WNA sekaligus menekan potensi pelanggaran penyalahgunaan dokumen izin tinggal.
Keberhasilan implementasi instrumen teknologi ini terbukti lewat keberhasilan aparat dalam mendeteksi dan membongkar sindikat penipuan investasi daring lintas negara yang diotaki oleh warga asing di Batam pada awal Mei 2026. Dalam operasi penegakan hukum tersebut, petugas berhasil mengamankan 210 WNA pelanggar aturan.
Di sela-sela jalinan agenda forum ASEAN tersebut, Hendarsam menyempatkan diri menggelar pertemuan bilateral dengan Department of Home Affairs (DHA) Australia. Pada kesempatan tatap muka itu, delegasi Indonesia mengajukan restrukturisasi mekanisme pengurusan dokumen Visa Kerja dan Liburan atau Working Holiday Visa (WHV) bagi warga negara Indonesia.
“Saya hari ini berkesempatan berdialog dengan DHA Australia. Kebetulan momennya pas, kami usulkan agar untuk prosedur penerbitan Visa Kerja dan Liburan (Working Holiday Visa) untuk WNI, dapat secara proporsional dikelola oleh pemerintah Australia. Usulan kami adalah dengan Sistem Undian (Ballot System) yang lebih sesuai untuk menjamin aspek keadilan, transparansi, serta efisiensi dalam pengelolaan kuota pendaftar yang tinggi dari Indonesia,” jelas Hendarsam.
Pada pergelaran forum kawasan tahun ini, Indonesia juga mendapatkan kepercayaan besar untuk memegang peran sebagai Voluntary Lead Shepherd (VLS). Penunjukan ini memosisikan Indonesia sebagai pemimpin perumusan kebijakan penanganan isu penyelundupan manusia dalam implementasi Plan of Action (PoA) DGICM ASEAN.
Sementara itu, untuk sektor kerja sama strategis lainnya diamanatkan kepada beberapa negara anggota ASEAN. Di antaranya Kamboja memimpin klaster Intelligence Data Sharing Protocol, Malaysia menakhodai Foreign Terrorist Fighters Movement, Singapura mengomandani Fraudulent Travel Documents, serta Brunei Darussalam yang dipercaya mengawal bidang Consular Matters.
Hendarsam memungkasi bahwa dinamika serta ancaman kejahatan transnasional saat ini menuntut adanya resolusi penanganan yang terpadu melalui skema kolaborasi yang erat di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
“Tantangan kejahatan lintas negara memerlukan penyelesaian yang terintegrasi. Melalui mandat Indonesia sebagai Lead Shepherd penanganan penyelundupan manusia, kami mendorong komitmen nyata seluruh anggota ASEAN untuk memperkuat pertukaran informasi intelijen dan penyelarasan teknologi demi kawasan yang lebih aman dan tangguh,” ujar Hendarsam mengakhiri paparan.(*)
