ADAKITANEWS, Kediri – Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, menegaskan komitmennya untuk memastikan pekerja rentan di Kota Kediri mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Langkah ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan rasa aman dan jaminan ekonomi bagi masyarakat di luar pembangunan infrastruktur fisik.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan bersama camat dan lurah se-Kota Kediri di Grand Panglima, Senin (25/5/2026).
Wali kota yang akrab disapa Mbak Wali ini menjelaskan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan menjadi perhatian bersama karena menyangkut perlindungan ekonomi keluarga saat terjadi risiko sosial. Program ini telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
“Pembangunan bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi juga bagaimana pemerintah hadir memberikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran yang penting,” ujarnya.
Adapun sasaran program ini ditujukan bagi pekerja rentan yang memiliki usaha mandiri dan tidak berbadan hukum. Kategori tersebut meliputi buruh pabrik rokok, pedagang asongan, tukang becak, pemulung, tukang ojek, buruh tani, pekerja disabilitas, hingga pekerja sosial keagamaan. Perlindungan yang diberikan mencakup dua program utama, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Mbak Wali berharap manfaat dari program perlindungan ini mampu menjaga stabilitas finansial keluarga pekerja agar tidak terpuruk ketika terjadi musibah. Santunan yang diterima nantinya dapat dimanfaatkan untuk menyambung hidup atau modal membuka usaha baru.
Demi memastikan efektivitas program di lapangan, Vinanda menginstruksikan seluruh camat dan lurah untuk mengawal dan mendampingi jalannya proses survei serta validasi data warga. Sinergi ini dinilai penting agar bantuan iuran jaminan sosial yang bersumber dari anggaran daerah bisa tepat sasaran.
“Saya minta Bapak Camat dan Bapak Ibu Lurah mendampingi saat ada survei. Jadi data yang dihasilkan akurat dan program yang kita berikan benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kediri, Suriyadi, memaparkan bahwa capaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Kota Kediri saat ini telah menyentuh angka 49 persen, dari target akhir tahun 2026 sebesar 62 persen. Capaian ini menempatkan Kota Kediri di peringkat keempat tertinggi di Jawa Timur.
Suriyadi mengungkapkan, sepanjang periode 1 Januari hingga 30 April 2026, BPJS Ketenagakerjaan telah mencairkan klaim manfaat untuk 2.806 kasus dengan total anggaran mencapai Rp47 miliar.
“Untuk tahun 2026 telah terlindungi 11.216 pekerja rentan. Dan untuk anggaran tahun ini masih akan ditambahkan, di mana melalui pertemuan hari ini kita akan diskusikan validasi datanya,” ungkap Suriyadi.
Selain penyerahan jaminan kematian bagi 61 penerima, BPJS Ketenagakerjaan juga menyalurkan dana beasiswa pendidikan bagi 198 anak dari ahli waris peserta yang mengalami kecelakaan kerja fatal atau meninggal dunia. Sebagai catatan, pada tahun 2025 lalu, program jaminan pekerja rentan yang disubsidi oleh Pemkot Kediri telah dirasakan manfaatnya oleh 21 ahli waris.(*)
