ADAKITANEWS, Kediri – Dinas Sosial Kabupaten Kediri memberikan pembekalan teknis mengenai penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) kepada para petugas operator desa, Senin (28/9/2026). Pelatihan yang dilangsungkan di Gedung Bagawanta Bhari tersebut difokuskan secara khusus pada mekanisme perbaikan tingkat desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
Kegiatan ini merupakan langkah tindak lanjut cepat atas instruksi Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana atau yang akrab disapa Mas Dhito dalam menyikapi tingginya aduan masyarakat terkait status peringkat desil yang dinilai tidak selaras dengan kondisi sosial ekonomi riil di lapangan.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri Subur Widono menjelaskan bahwa tingkat desil atau pengelompokan kesejahteraan masyarakat dalam DTSEN memegang peranan krusial sebagai acuan utama agar penyaluran berbagai program bantuan sosial dari pemerintah dapat tepat sasaran.
Sejak sosialisasi terkait prosedur perbaikan desil digencarkan, antusiasme warga tercatat sangat tinggi. Tercatat hingga September 2026, sebanyak 24.905 warga Kabupaten Kediri telah mendatangi kantor desa masing-masing guna mengurus pembaruan data kesejahteraan tersebut.
“Petugas operator yang ada di desa ini menjadi garda depan, melalui aplikasi SIKS-NG ini mereka dapat mengusulkan pembaruan desil sesuai kondisi riil warga,” kata Subur di sela kegiatan.
Selain para operator desa, acara pembekalan teknis ini turut diikuti oleh jajaran pendamping Program Keluarga Harapan, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Pihak Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri juga dihadirkan langsung untuk memberikan materi dan pemahaman mendalam sebagai narasumber.
Dalam kesempatan yang sama, Subur mengungkapkan pula perihal kebijakan penonaktifan kepesertaan bagi warga yang terindikasi atau terafiliasi dengan praktik perjudian daring. Berdasarkan data evaluasi, sebanyak 6.245 penerima bansos di wilayah Kabupaten Kediri telah resmi dihentikan bantuannya.
Kendati demikian, pemerintah tetap membuka ruang klarifikasi. Warga yang merasa tidak pernah terlibat dalam aktivitas judi online namun namanya telanjur tercoret dari daftar penerima bantuan diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan.
Melalui forum pembekalan ini, para peserta turut dibekali petunjuk teknis mengenai mekanisme pengusulan ulang bagi warga yang sebelumnya sempat dihentikan sebagai penerima bansos agar proses verifikasi ulang dapat berjalan objektif.
“Melalui kegiatan ini, kita berharap data kemiskinan yang ada sesuai kondisi riil masyarakat dan nantinya penyaluran program bantuan sosial dari pemerintah dapat tepat sasaran,” tegas Subur.(*)
