ADAKITANEWS, Kediri – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati membubuhkan tanda tangan pada Komitmen Bersama Kepala Daerah dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting. Agenda tersebut berlangsung dalam Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Selasa (22/9/2026).
Mbak Wali mengikuti jalannya acara secara daring dari Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri. Penandatanganan komitmen bersama ini berfungsi sebagai pilar penguatan kerja sama lintas sektor demi mengoptimalkan program pencegahan serta percepatan penurunan stunting.
Merujuk pada RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029, angka prevalensi stunting dipatok turun hingga menyentuh 17,5 persen pada 2026. Sementara itu, realisasi pada semester I 2026 berada di angka 4,4 persen, dengan rincian sebanyak 718 balita teridentifikasi stunting dari total 16.318 balita yang menjalani pengukuran.
Angka tersebut menunjukkan penurunan jika disandingkan dengan prevalensi stunting tahun 2025 yang bertengger di angka 4,6 persen. Berdasarkan Penilaian Kinerja Daerah dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2026, Kota Kediri menduduki peringkat kedua dengan performa terbaik se-Jawa Timur.
“Alhamdulillah, di Kota Kediri prevalensi stunting turun. Di semester satu tahun 2026 ini angkanya 4,4 persen dengan jumlah kasus 718 balita. Tentu Pemerintah Kota Kediri akan terus berupaya mencegah dan menurunkan prevalensi stunting ini,” ujarnya.
Vinanda menyebutkan bahwa upaya pencegahan stunting merupakan bentuk investasi jangka panjang guna mendongkrak kualitas sumber daya manusia di Kota Kediri. Anak-anak yang tumbuh dengan kondisi sehat diproyeksikan mempunyai peluang lebih besar untuk belajar, berkembang, serta menggapai masa depan.
Sejumlah langkah strategis telah digalakkan oleh Pemerintah Kota Kediri untuk menekan angka stunting. Salah satunya melalui penyaluran makanan tambahan guna mencegah serta mengatasi persoalan gizi kurang dan stunting pada anak.
Pemkot Kediri turut mengoperasionalkan program ATM Beras bagi warga golongan desil 1-4 guna mencukupi kebutuhan pangan. Di samping itu, terdapat pula Surat Edaran tentang urban farming yang hasil panennya dimanfaatkan untuk menyokong kebutuhan pangan warga.
“Jadi nanti warga yang ada di desil 1 bisa kita support melalui urban farming. Kita juga terbantu dengan adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperuntukkan bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita,” ungkapnya.
Vinanda memaparkan bahwa stunting dipicu oleh berbagai elemen dan tidak sebatas bersumber pada makanan serta asupan gizi semata. Faktor kondisi tempat tinggal pun menjadi salah satu hal yang patut mendapat perhatian.
Oleh sebab itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) memiliki program bantuan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Menurut keterangannya, kondisi hunian yang kurang layak serta lingkungan yang tidak sehat dapat berdampak buruk bagi kesehatan ibu, termasuk sepanjang masa kehamilan.
“Jadi penanganan stunting harus dilakukan secara menyeluruh, tidak bisa hanya dari satu sisi. Kita perlu memastikan ibu dan anak mendapatkan lingkungan tempat tinggal yang sehat, akses layanan kesehatan yang baik, serta pemenuhan gizi yang cukup,” jelasnya.
Kendala berikutnya, kata Vinanda, yakni masih dijumpainya pasangan yang belum mempunyai pemahaman memadai mengenai persiapan menjadi orang tua. Edukasi dipandang perlu digencarkan jauh sebelum kehamilan terjadi, meliputi aspek pemenuhan gizi, kesehatan fisik, serta kesiapan mental.
Ia turut menyoroti isu pernikahan dini sebagai permasalahan yang menuntut perhatian serius. Pemerintah Kota Kediri senantiasa menggandeng Kementerian Agama guna menggalakkan edukasi seputar pencegahan pernikahan dini.
“Tentu kita terus berkolaborasi dengan Kemenag untuk mengedukasi hal tersebut, edukasi pencegahan pernikahan dini ini penting. Agar nantinya calon pengantin sudah siap, memiliki bekal yang cukup untuk membangun keluarga yang sehat dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal,” imbuhnya.(*)
