ADAKITANEWS, Kediri – Perubahan data desil bantuan sosial yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi di lapangan mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Kediri. Pasalnya, ditemukan warga yang dinilai masih sangat layak menerima bantuan justru mengalami kenaikan status desil secara mendadak.
Menanggapi persoalan tersebut, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menggelar rapat koordinasi bersama Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan jajaran Pemkot Kediri di Ruang Joyoboyo, Balai Kota Kediri pada Senin (31/8/2026). Pertemuan ini ditujukan untuk merumuskan langkah penanganan serta pemutakhiran data yang akurat.
Vinanda menyebut perubahan indikator desil yang dinilai kurang wajar ini berpengaruh besar pada ketepatan sasaran penyaluran berbagai program bantuan pemerintah.
“Beberapa hari terakhir kita dihadapkan dengan fenomena adanya perubahan desil yang tidak wajar. Ada masyarakat yang berdasarkan kondisi riil seharusnya masuk dalam desil satu, tetapi setelah dilakukan survei justru berubah menjadi desil enam. Dan ini tidak hanya terjadi di Kota Kediri, tetapi juga ditemukan di beberapa wilayah lainnya,” ujarnya.
Meskipun indikator desil tetap menjadi rujukan utama penyaluran bantuan, kondisi riil warga di lapangan harus dijadikan bahan pertimbangan penting. Oleh sebab itu, Pemkot Kediri mengambil tindakan analisis verifikasi langsung demi melengkapi proses pembaruan data secara presisi.
Sebelumnya, Dinas Sosial Kota Kediri telah menerjunkan Tim Reaksi Cepat (TRC) bersama Taruna Siaga Bencana (Tagana) untuk menyisir masyarakat yang terdaftar pada desil 1 hingga desil 4 sebagai bahan pembanding.
“Kemarin sebenarnya dari Dinsos sudah melakukan survei, jadi Pemerintah Kota Kediri punya data sendiri. Kita turun langsung melalui TRC dan Tagana untuk melihat kondisi warga, khususnya mereka yang berada di desil 1 sampai desil 4. Kita ingin memastikan jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak mendapatkannya,” terangnya.
Guna mempercepat penyelesaian survei ulang terhadap sekitar 300 ribu jiwa warga Kota Kediri, Vinanda meminta kolaborasi dari FKDM, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas di setiap wilayah.
“Tentunya proses pemutakhiran data perlu dukungan dari banyak pihak, karena jumlah masyarakat Kota Kediri ini kurang lebih 300 ribu orang. Apabila yang survei hanya dari Pemerintah Kota Kediri saja, tentu tidak bisa segera selesai. Sehingga saya berharap, baik FKDM, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas dapat berkolaborasi, bersinergi bersama-sama untuk bisa turun ke lapangan melakukan survei dan kita kawal bersama agar data yang kita miliki ini benar-benar valid,” tuturnya.
Vinanda menekankan pentingnya kejujuran data agar bantuan dari pemerintah tidak lagi salah sasaran, yakni mencegah warga mampu menerima bantuan sementara warga miskin justru terabaikan.
“Jangan sampai orang yang sudah mampu mendapatkan bantuan, sementara masyarakat yang betul-betul membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan. Karena itu, mari kita bersama-sama memastikan data yang kita miliki sesuai dengan kondisi riil di lapangan sehingga program pemerintah dapat benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain masalah akurasi data, Vinanda mengimbau petugas pendata di lapangan untuk selalu bekerja sesuai payung hukum dan mekanisme regulasi yang berlaku agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.
“Jangan sampai kita niatnya membantu masyarakat, tetapi karena kurang memahami aturan, langkah yang kita ambil justru menimbulkan risiko di kemudian hari. Kita tidak boleh mengambil keputusan hanya berdasarkan niat baik,” tegasnya.
Ia meminta seluruh tim di lapangan menerapkan alur penanganan masalah secara terstruktur dan terukur dari awal hingga tahap akhir.
“Ke depan, saya ingin pola kerja kita sederhana: temukan, verifikasi, laporkan, koordinasikan, tindak lanjuti, kawal, selesaikan, kemudian evaluasi,” pungkasnya.(*)
