ADAKITANEWS, Kediri – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di BKPSDM Kota Kediri, Jumat (17/7/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus. Sebelum penyampaian jawaban dari Wali Kota, tujuh fraksi DPRD terlebih dahulu menyampaikan pandangan umum terhadap raperda tersebut.
Dalam pemaparannya, Vinanda menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Kediri terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah. Berbagai langkah dilakukan, di antaranya melalui optimalisasi pendataan dan pemutakhiran data objek pajak serta retribusi, penerapan sistem pembayaran nontunai, pemanfaatan sistem pemantauan secara real time, penguatan pengawasan melalui pemasangan alat monitoring transaksi (tax mapper), serta peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi melalui edukasi, sosialisasi, penegakan regulasi secara konsisten, dan pemeriksaan.
Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan kontribusi badan usaha milik daerah (BUMD) terhadap PAD dengan memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat. Langkah yang dilakukan meliputi pengembangan layanan digital, peningkatan kualitas pelayanan pelanggan, optimalisasi pemanfaatan aset perusahaan, pengembangan produk dan jasa yang memiliki prospek usaha, perluasan kerja sama dengan berbagai pihak, serta transformasi tata kelola perusahaan agar lebih profesional, efisien, dan berkelanjutan.
Vinanda mengungkapkan, berdasarkan realisasi tahun anggaran sebelumnya, Perumda Pasar telah melampaui target kontribusi PAD yang ditetapkan. Capaian tersebut akan terus dipertahankan melalui berbagai inovasi dalam pelayanan dan pengelolaan usaha.
“Secara umum Pemerintah Kota Kediri senantiasa melakukan evaluasi kinerja BUMD melalui penetapan indikator kinerja yang terukur, monitoring berkala, evaluasi terhadap pencapaian target perusahaan, serta penguatan implementasi tata kelola perusahaan yang baik sehingga BUMD mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Vinanda juga memaparkan capaian misi pembangunan daerah, khususnya misi maju dan produktif. Untuk misi maju, sejumlah indikator seperti indeks gini, persentase kontribusi sektor strategis perdagangan, pertanian, dan perikanan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB), indeks daya saing daerah, tingkat kemiskinan, serta tingkat pengangguran terbuka pada 2025 seluruhnya berada dalam kategori sangat tinggi.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi dinilai belum optimal. Namun, pertumbuhan ekonomi di luar sektor industri pengolahan mencapai 7,33 persen dan proporsi PDRB nonindustri pengolahan meningkat sebesar 1,09 persen.
“Sedangkan indikator pertumbuhan ekonomi, meskipun pertumbuhannya belum optimal, namun pertumbuhan ekonomi nonindustri pengolahan cukup tinggi sebesar 7,33 persen. Proporsi PDRB nonindustri pengolahan juga mengalami kenaikan sebesar 1,09 persen,” katanya.
Untuk misi produktif, Vinanda menyebut sejumlah indikator, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pembangunan gender pada 2025 juga berhasil mencapai kategori sangat tinggi.
Menutup pemaparannya, Wali Kota Kediri menjelaskan strategi pemerintah daerah dalam mengatasi keterbatasan kapasitas tempat pemrosesan akhir (TPA). Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi pengurangan sampah di TPS3R, peningkatan peran bank sampah, serta penerapan sistem pemilahan sampah sejak dari sumbernya.(*)
