ADAKITANEWS, Sidoarjo – Wakil Wali Kota Kediri, Qowimuddin, resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada BPK RI Perwakilan Jawa Timur.
Penyerahan laporan tersebut dilakukan secara kolektif bersama pemerintah daerah se-Jawa Timur di Kantor BPK RI Perwakilan Jatim, Sidoarjo, Senin (30/3/2026).
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengawali prosesi penyerahan yang kemudian diikuti oleh seluruh kepala daerah kabupaten dan kota.
Gus Qowim menegaskan bahwa penyampaian LKPD ini merupakan komitmen nyata Pemerintah Kota Kediri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan.
“Setiap rupiah yang dikelola adalah amanah masyarakat, sehingga harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya,” ujar Gus Qowim usai acara.
Ia menambahkan, penyusunan laporan keuangan ini menjunjung tinggi prinsip integritas guna memastikan pemerintahan bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Bagi Pemkot Kediri, laporan ini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting untuk membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan.
Fokus utama pemerintah daerah tetap tertuju pada peningkatan kualitas pelayanan publik agar setiap program anggaran memberikan manfaat nyata bagi warga.
Gus Qowim berharap sinergi dan pembinaan dari BPK dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di wilayah Kota Kediri.
“Laporan ini akan segera diaudit, dan kami sangat berharap bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” pungkasnya.
Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, menerima langsung dokumen tersebut untuk selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan lapangan.
Audit yang akan dilakukan BPK bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.
Penyerahan tepat waktu ini menunjukkan kedisiplinan jajaran aparatur Pemkot Kediri dalam mengelola administrasi keuangan negara.
Dengan semangat akuntabilitas, Kota Kediri terus berupaya menjadi mentor bagi daerah lain dalam hal kepatuhan pelaporan keuangan daerah.
Optimisme meraih WTP kembali menjadi motivasi bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus menjaga kualitas belanja daerah.(*)
