ADAKITANEWS, Kediri – Tahun pertama pada periode kedua kepemimpinan Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, diwarnai dengan berbagai tantangan besar. Mulai dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat hingga peristiwa kerusuhan massa pada akhir Agustus 2025 lalu. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri tetap mampu mencatatkan capaian positif, khususnya dalam transformasi pelayanan publik.
Pada awal periode kedua ini, Pemkab Kediri harus melakukan penyesuaian kebijakan fiskal daerah menyusul adanya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp265 miliar. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menentukan skala prioritas pembangunan.
Ujian kian berat saat kerusuhan massa melanda Kabupaten Kediri pada 30 Agustus 2025 yang mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas publik. Namun, pemulihan dilakukan secara cepat agar akses kebutuhan administratif masyarakat tidak terhambat.
Di tengah situasi tersebut, Pemkab Kediri justru berhasil meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) hanya berselang sebulan setelah peristiwa kerusuhan. MPP hadir sebagai pusat layanan terpadu yang memberikan kemudahan bagi warga dalam mengurus dokumen pemerintahan di satu lokasi.
Sejak diresmikan hingga Januari 2026, MPP Kabupaten Kediri telah melayani lebih dari 11.360 kunjungan, dengan rata-rata 100 hingga 130 orang per hari. Capaian ini menjadi bukti tingginya antusiasme masyarakat terhadap layanan yang efisien.
“Meski di tengah efisiensi, MPP harus tetap jalan. Ini adalah bentuk konsistensi Pemkab dalam melayani masyarakat,” ujar Bupati Kediri yang akrab disapa Mas Dhito.
Selain MPP, inovasi unggulan lainnya adalah program Satu Hari Jadi Masuk Desa (Sahaja Suka). Inovasi ini memindahkan layanan administrasi kependudukan (adminduk) yang semula terpusat di tingkat kecamatan atau dinas, kini bisa langsung diakses di kantor desa sesuai domisili warga.
Hingga saat ini, layanan Sahaja Suka telah menjangkau 326 desa atau sekitar 95 persen dari total desa di Kabupaten Kediri. Melalui program ini, warga dapat mengurus paket Akta Kelahiran, Akta Kematian, hingga pembaruan Kartu Keluarga (KK) dengan tanda tangan elektronik atau barcode.
Sejak diluncurkan pada awal 2025, Sahaja Suka telah menerbitkan 9.501 dokumen kependudukan, yang terdiri atas 4.942 Kartu Keluarga, 1.144 Akta Kelahiran, 1.144 Kartu Identitas Anak (KIA), serta 2.271 Akta Kematian.
Memasuki tahun kedua kepemimpinannya, Mas Dhito menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem pelayanan berbasis desa dan mendorong digitalisasi pemerintahan.
“Keberhasilan pemerintah diukur dari bagaimana masyarakat mendapatkan kemudahan dari layanan yang diberikan,” pungkasnya.(*)
