ADAKITANEWS, Kediri – Pemerintah Kota Kediri bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri terus memperkuat komitmen dalam mendorong digitalisasi layanan pembayaran pajak daerah melalui peluncuran Sistem Pembayaran Pajak Daerah Non Tunai atau SAPADANA. Versi terbaru dari sistem ini diluncurkan secara resmi oleh Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati dalam kegiatan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Kediri di Ruang Joyoboyo, Balai Kota Kediri, Selasa (29/9/2026).
Melalui pembaruan aplikasi SAPADANA, masyarakat kini memiliki kemudahan untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajak daerah secara digital melalui beragam pilihan kanal pembayaran yang tersedia. Dengan adanya alternatif tersebut, para wajib pajak dapat melakukan transaksi secara fleksibel tanpa harus selalu mendatangi kantor pelayanan secara langsung.
Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyampaikan bahwa akselerasi digitalisasi pajak daerah saat ini telah menjadi kebutuhan mendasar guna mendongkrak tingkat kemudahan, kecepatan, keamanan, transparansi, serta fleksibilitas pelayanan publik. Langkah strategis ini juga selaras dengan misi pembangunan Kota Kediri, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif, responsif, dan berintegritas tinggi.
Sebagai informasi, aplikasi SAPADANA awalnya dikembangkan khusus untuk memfasilitasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara nontunai. Seiring berjalannya waktu, sistem tersebut terus disempurnakan dan dikembangkan untuk mengintegrasikan pembayaran berbagai jenis pajak daerah lainnya melalui aneka kanal pembayaran modern.
“Langkah baik ini jangan sampai hanya berhenti pada keberadaan aplikasi. Sekarang tugas kita adalah memastikan manfaatnya semakin luas dan benar-benar dirasakan masyarakat. Ukuran keberhasilannya adalah ketika masyarakat semakin mudah membayar pajak, pilihan pembayarannya semakin luas, sistem dan data semakin baik serta terintegrasi, dan pelayanan yang diberikan benar-benar semakin sederhana,” ujar Vinanda, Selasa (29/9/2026).
Lebih lanjut, Vinanda menekankan bahwa pengembangan digitalisasi perpajakan daerah ini perlu memperhatikan sejumlah aspek penting. Pertama, aksesibilitas bagi masyarakat harus terus dipermudah melalui perluasan kanal pembayaran yang selaras dengan kebiasaan dan kebutuhan publik sehari-hari.
Kedua, transformasi digital ini wajib dibarengi dengan penguatan integrasi sistem dan basis data agar alur birokrasi pemerintahan menjadi lebih ringkas, cepat, dan akurat. Integrasi tersebut diperlukan agar setiap layanan digital yang dirasakan masyarakat didukung oleh proses internal birokrasi yang solid.
Ketiga, aspek edukasi dan kolaborasi lintas sektor harus diperkuat secara berkesinambungan agar teknologi yang dihadirkan mudah dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Warga juga perlu mendapatkan pendampingan serta kemudahan akses bantuan apabila menemui kendala teknis dalam menggunakan layanan.
“Tentu digitalisasi pajak daerah bukan pekerjaan BPPKAD sendiri. Kita membutuhkan dukungan Bank Indonesia, perbankan, penyedia jasa pembayaran, perangkat daerah, wajib pajak, serta seluruh stakeholder. Karena yang kita bangun bukan sekadar aplikasi, tetapi ekosistem pelayanan pajak daerah yang terintegrasi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala KPwBI Kediri Yayat Cadarajat memaparkan sejumlah poin penting hasil Rapat Koordinasi Nasional TPID dan TP2DD 2026. Arahan tersebut meliputi upaya optimalisasi fiskal melalui mitigasi risiko kebocoran anggaran, pemaksimalan Pendapatan Asli Daerah, serta percepatan penyerapan anggaran belanja yang transparan.
Selain itu, penguatan sinergi juga diarahkan untuk memangkas hambatan birokrasi lewat integrasi sektor layanan serta menghadirkan pelayanan publik yang inklusif guna mendukung iklim investasi dan perputaran ekonomi daerah.
“Kolaborasi menjadi kunci keberhasilan digitalisasi daerah. Kegiatan HLM TP2DD ini menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi tersebut,” jelas Yayat.
Dalam kesempatan yang sama, ia turut mengungkapkan bahwa Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kota Kediri pada semester I 2026 menduduki peringkat ketiga dari total 13 pemerintah daerah di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri. Indeks ETPD Kota Kediri tercatat berada di angka 98,50 persen, atau mengalami peningkatan sebesar 4,23 persen dibandingkan capaian pada semester II 2025 lalu.(*)
