ADAKITANEWS, Kediri – Di balik rimbunnya hamparan perkebunan tebu di kaki Gunung Kelud, waktu seolah berjalan lebih lambat bagi warga Kampung Onggoboyo. Dusun yang kini secara administratif masuk dalam wilayah Desa Babadan, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri ini, menyimpan sisa-sisa memori kolonial yang berkelindan dengan perjuangan hidup manusia modern.
Kampung ini bukan permukiman biasa. Bangunan-bangunan bergaya Indis dengan tembok tebal khas Belanda masih berdiri kokoh di sana. Dahulu, ada sekitar 20 rumah yang selalu penuh sesak oleh para pekerja perkebunan PTPN X. Kini, hanya tersisa 11 rumah dan dihuni 14 kepala keluarga yang masih bertahan di tengah kepungan kebun.
Kepala Desa Babadan, Arif Priyo Wiyoko, mengisahkan bahwa penghuni Onggoboyo saat ini adalah potret regenerasi. Bukan lagi hanya pekerja aktif, namun sudah turun-temurun hingga anak cucu yang sebagian kini melakoni profesi di luar perkebunan.
“Status tanah dan bangunan tetap milik PTPN. Warga boleh menempati, tapi dengan catatan ketat tidak boleh mengubah struktur bangunan apalagi menjualnya,” ujar Arif saat ditemui pada Jumat (10/4/2026).
Perjalanan Kampung Onggoboyo menuju “kemerdekaan” fasilitas dasar tergolong sangat panjang. Sebelum listrik token masuk sekitar satu-dua tahun lalu, warga harus bergantung pada aki. Mereka sempat memiliki panel surya, namun rusak dimakan usia. Penggunaan genset pun pernah dicoba, meski akhirnya menyerah karena tingginya biaya BBM.
Menariknya, aliran listrik yang ada sekarang bukan hasil proyek instansi pemerintah, melainkan inisiasi pribadi seorang dermawan yang peduli. Kabel ditanam sejauh satu kilometer dari kampung terdekat untuk menyalurkan setitik cahaya ke Onggoboyo. Itupun hanya satu meteran untuk seluruh rumah yang ada.
Pemerintah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) baru-baru ini mulai menyentuh kampung ini dengan bantuan rehabilitasi atap dan penyaluran air bersih (PAM) langsung ke rumah warga.
“Setidaknya sekarang air sudah lancar. Dulu, warga bahkan harus membeli air karena bantuan dari perkebunan tidak mencukupi,” kenang Panji, salah satu penghuni yang sudah 25 tahun menetap di sana.
Meski atap tak lagi bocor dan air mengalir, persoalan aksesibilitas tetap menjadi momok. Jalan masuk sepanjang satu kilometer menuju Onggoboyo adalah jalan setapak milik PTPN yang belum tersentuh aspal. Saat hujan turun, jalur tersebut berubah menjadi medan yang licin dan berbahaya.
Kondisi ini menyisakan trauma tersendiri bagi para ibu seperti Winarti. Saat senja tiba, ia kerap didera kecemasan jika anaknya belum pulang sekolah saat hujan mengguyur. Minimnya penerangan jalan membuat perjalanan satu kilometer tersebut terasa sangat jauh dan mencekam.
“Kami hanya ingin kampung kami terang. Listrik memang sudah ada di dalam rumah, tapi infrastruktur jalannya masih gelap gulita,” keluh Winarti beberapa waktu lalu.
Kepala Desa Babadan, Arif Priyo Wiyoko, mengaku bukannya tanpa upaya. Ia bahkan mengaku sempat bertolak ke Surabaya untuk beraudiensi langsung dengan pihak PTPN, namun langkahnya terganjal jalan buntu lantaran gagal menemui pihak yang berkompeten memberikan kebijakan.
Pihak desa berada dalam posisi dilematis. Secara kewilayahan, Onggoboyo adalah bagian dari Desa Babadan, namun secara aset, jalan hingga bangunan adalah wewenang penuh perusahaan. Desa hanya bisa masuk melalui bantuan sosial seperti pangan dan kesejahteraan warga.
“Solusi yang saya tawarkan sebenarnya adalah memindahkan warga ke titik yang lebih dekat dengan jalan raya, tetap di kawasan PTPN. Tujuannya agar akses lebih mudah dan mereka punya rumah tinggal yang layak,” jelas Arif.
Arif optimistis jika usulan relokasi ini disetujui, pihak desa siap memberikan dukungan penuh dalam pembangunan fisik, termasuk menjalin kolaborasi dengan Pemkab Kediri maupun Pemprov Jatim. Namun, ia mengakui kendala utama ada pada kebijakan perusahaan yang masih kaku.
“Ada pendapat yang bilang tidak bisa, tapi ada juga yang berargumen bisa, karena tanah PTPN adalah tanah negara yang peruntukannya bisa untuk masyarakat. Saya hanya berharap ada solusi konkret demi kemanusiaan,” pungkasnya.(*)
