ADAKITANEWS, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan seluruh kepala daerah meningkatkan kewaspadaan menghadapi puncak musim kemarau 2026.
Instruksi tersebut disampaikan dalam Rakor Penanganan Dampak Hidrometeorologi dan Potensi Kemarau Panjang di Dyandra Convention Center, Surabaya, Selasa (7/4/2026).
Hadir dari Kabupaten Jombang, Wakil Bupati M. Salmanudin bersama Kepala Dinas Pertanian, Kalaksana BPBD Wiku Birawa, serta Kepala Satpol PP Samsudi.
Khofifah menegaskan bahwa perubahan iklim saat ini merupakan tantangan nyata yang menuntut respons cepat, terukur, dan berbasis data dari pemerintah daerah.
Berdasarkan data BMKG, puncak kemarau di Jawa Timur diperkirakan terjadi pada Agustus dengan durasi ekstrem mencapai 240 hari di beberapa titik.
“Respons kita tidak boleh biasa-biasa saja atau sekadar reaktif, tetapi harus proaktif menyusun rencana aksi sebelum bencana terjadi,” tegas Khofifah.
Gubernur meminta para bupati dan wali kota segera memetakan wilayah rawan kekeringan guna menjamin ketersediaan air bersih bagi seluruh masyarakat.
Fokus utama lainnya adalah penguatan pemantauan titik api (hotspot) untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kering.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Wakil Bupati Jombang M. Salmanudin menyatakan akan segera mengonsolidasikan lintas sektor di lingkup Pemkab Jombang.
“Kami tidak akan menunggu puncak kemarau datang. Sesuai arahan Ibu Gubernur, sinergi lintas OPD segera menyusun plan of action,” ujar Salmanudin.
Wabup menekankan bahwa fokus utama Jombang adalah memastikan distribusi air bersih dan menjaga produktivitas sektor pertanian agar tetap stabil.
Langkah antisipasi juga diarahkan pada pencegahan karhutla di wilayah hutan Jombang melalui koordinasi intensif dengan jajaran samping dan Perhutani.
Salmanudin juga mengingatkan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menghadapi kondisi cuaca ekstrem yang diprediksi berlangsung cukup lama ini.
Warga Jombang diimbau untuk lebih bijak dalam menggunakan air bersih serta menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran di area terbuka.
“Sinergi pemerintah dan kesadaran masyarakat adalah kunci agar Jombang tetap aman dan produktif selama kemarau panjang ini,” pungkas Salmanudin.(*)
