ADAKITANEWS, Kediri – Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus menggencarkan upaya peningkatan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pelindungan data pribadi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Langkah tersebut diwujudkan melalui sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Kepala Diskominfo Kota Kediri, Sugeng Wahyu Purba Kelana, pada Jumat (20/11/2026) menyampaikan bahwa terbitnya PP Nomor 33 Tahun 2026 menjadi momentum strategis dalam menghadapi era transformasi digital. Oleh karena itu, sosialisasi perlu menyasar instansi pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat luas agar semakin memahami urgensi menjaga privasi serta keamanan data dalam aktivitas digital sehari-hari.
Menurutnya, data pribadi merupakan informasi krusial yang wajib dijaga dan dikelola secara bertanggung jawab. Berbagai jenis data seperti nomor induk kependudukan (NIK), alamat rumah, nomor telepon, informasi rekening, dokumen identitas, hingga rekam medis harus dilindungi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Pelindungan data pribadi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau penyelenggara layanan digital, tetapi juga membutuhkan kesadaran setiap individu. Masyarakat harus semakin bijak dalam menggunakan media sosial dan berbagai platform digital, terutama ketika membagikan informasi yang berkaitan dengan identitas diri maupun orang lain,” pesannya.
Sugeng turut mengingatkan warga agar tidak mudah mengunggah maupun menyebarluaskan data pribadi ke ruang publik tanpa mempertimbangkan dampak risikonya. Kebiasaan membagikan foto dokumen identitas, kartu keluarga, alamat tempat tinggal, atau tangkapan layar percakapan yang memuat informasi sensitif dapat membuka celah terjadinya penipuan, pencurian identitas, hingga peretasan akun.
“Jangan sampai karena ingin berbagi informasi atau sekadar mengikuti tren di media sosial, kita justru membuka celah bagi pihak lain untuk menyalahgunakan data kita. Sebelum mengunggah atau meneruskan suatu informasi, pastikan terlebih dahulu apakah informasi tersebut valid, aman untuk dibagikan dan apakah kita sudah memiliki izin untuk menyebarkannya,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa tindakan menyebarkan data pribadi secara sembarangan terutama data milik orang lain tanpa persetujuan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Masyarakat pun diimbau untuk tidak menyebarluaskan identitas, nomor telepon, alamat, dokumen, maupun informasi sensitif milik pribadi ataupun pihak lain.
Dalam sosialisasi ini, Sugeng membagikan sejumlah langkah praktis untuk mengamankan data pribadi di ruang digital, mulai dari membatasi informasi yang diunggah, mengaktifkan fitur pengaturan privasi pada akun digital, menjaga kerahasiaan kata sandi, hingga memverifikasi kebenaran dan keamanan informasi sebelum diteruskan.
“Mari kita bangun budaya digital yang aman, bertanggung jawab dan saling menghormati privasi. Sebelum mengunggah apapun di media sosial, kita biasakan untuk berpikir dan memeriksa data maupun informasi sebelum dibagikan dan tidak menyebarluaskan data pribadi secara sembarangan, saring dulu sebelum share. Dengan begitu, kita dapat bersama-sama menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi masyarakat Kota Kediri,” pungkasnya.











