ADAKITANEWS, Jakarta – memperingatkan bahwa persepsi risiko dan pengalaman buruk dalam transaksi digital berpotensi mendorong masyarakat beralih kembali menggunakan uang tunai. Hasil studi terhadap 1.133 pelaku usaha kecil di Indonesia yang dipublikasikan dalam Journal of Financial Services Marketing menunjukkan bahwa persepsi risiko secara langsung menurunkan niat masyarakat untuk menggunakan pembayaran digital.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, menegaskan bahwa tergerusnya kepercayaan publik tidak dapat dipulihkan hanya dengan iming-iming imbalan materi seperti cashback maupun hadiah. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam agenda Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 pada Senin (16/11/2026).
“Tidak mampu lagi reward-reward atau cashback, hadiah-hadiah tidak mampu. Begitu kepercayaan hilang mereka mengatakan tidak, balik lagi aja ke uang tunai ya, tidak pakai digital-digitalan ya,” ujar Filianingsih.
Filianingsih mengungkapkan bahwa riset di beberapa negara berkembang juga menunjukkan fenomena serupa, di mana maraknya aksi penipuan dinilai menjadi penghambat utama pertumbuhan layanan keuangan digital. Menurutnya, perluasan akses keuangan digital wajib diimbangi dengan sistem pelindungan konsumen yang efektif agar inklusi digital tidak justru meningkatkan kerentanan pengguna.
Meskipun demikian, BI mencatat bahwa total serangan siber saat ini berada pada tingkat yang sangat rendah, yaitu hanya 0,001% dari total pembayaran digital sepanjang tahun 2026.
Kendati rasionya kecil, Filianingsih mengingatkan agar ancaman tersebut tetap ditangani secara serius karena dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat. “Kita yakin ini kerikil kecil, tetapi harus dijaga karena dia bisa mempengaruhi kepercayaan. Itu hanya 0,001% dari total pembayaran digital sepanjang 2026. Kecil tetapi mempengaruhi. Jadi tetap harus kita handle dengan baik,” tegasnya.
Sebagai langkah penguatan ekosistem pelindungan konsumen, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah menyepakati pengaturan Lembaga Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.











