ADAKITANEWS, Kediri – Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) mengevaluasi pelaksanaan bantuan sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Selasa (10/11/2026). Bersama jajaran Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Kota Kediri, tim meninjau tiga lokasi rumah penerima bantuan di Kelurahan Balowerti, Tempurejo, dan Banjarmlati.
Kepala DPKP Kota Kediri Syamsul Bahri menjelaskan bahwa kunjungan lapangan ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses rehabilitasi berjalan sesuai ketentuan serta tepat sasaran. Peninjauan ini merupakan tahap kedua setelah pemeriksaan awal saat progres pekerjaan masih nol persen. Saat ini, tingkat penyelesaian fisik di tiga lokasi tersebut telah mencapai sekitar 50 persen, dan pemantauan akan terus berlanjut hingga seluruh pekerjaan rampung.
Pada tahun 2026, DPKP menargetkan penanganan RTLH sebanyak 200 unit rumah, dengan realisasi saat ini sudah mencapai 190 penerima manfaat. Syamsul mengungkapkan bahwa sejumlah calon penerima batal melanjutkan program akibat kendala tertentu, seperti meninggal dunia atau mengundurkan diri. Alokasi yang tersisa kemudian dialihkan melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) agar target 200 penerima tetap terpenuhi.
Program bantuan ini menyasar perbaikan konstruksi rumah pada bagian atap, dinding, lantai, maupun sanitasi kamar mandi. Kriteria calon penerima diwajibkan memenuhi syarat administrasi, antara lain memiliki hak atas rumah yang akan direhabilitasi serta terdaftar dalam desil 1 hingga 4. Setiap penerima memperoleh dana bantuan sebesar Rp 35 juta yang dibelanjakan secara mandiri dengan masa pengerjaan maksimal dua bulan.
Untuk memperlancar proses pengerjaan, DPKP mengusulkan adanya pendamping dari pihak kelurahan yang bertugas membantu penerima saat belanja material konstruksi serta mendampingi pelaksanaan rehabilitasi di lapangan.
Kegiatan ini turut mendapat pengawalan langsung dari Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Anggota Tim PPS Bernadeta Susan menyampaikan bahwa program RTLH telah ditetapkan sebagai salah satu proyek strategis daerah melalui Surat Keputusan Wali Kota Kediri. Pendampingan dilakukan untuk menjamin seluruh tahapan pekerjaan mematuhi petunjuk teknis serta dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.
“Salah satu aspek utama yang menjadi perhatian dalam proses pengawalan ini adalah penggunaan dana bantuan sebesar Rp 35 juta. Kita berharap uang tersebut betul-betul digunakan untuk perbaikan rumah tidak layak huni, bukan disalahgunakan untuk kepentingan lain,” ujarnya.
Susan menambahkan, peran pendamping kelurahan sangat krusial dalam memverifikasi pembelian material agar sesuai dengan aturan. Tim PPS bakal terus menggelar inspeksi berkala guna mengecek kondisi fisik bangunan, kesesuaian profil penerima manfaat, hingga transparansi penggunaan dana, yang nantinya dievaluasi sebagai bahan masukan bagi pelaksanaan program pada periode berikutnya.
Ungkapan rasa syukur disampaikan oleh salah seorang penerima bantuan, Anwar, warga Kelurahan Banjarmlati yang bekerja sebagai penjahit. Ia mengaku memanfaatkan dana bantuan tersebut untuk memperbaiki bagian atap rumahnya yang kerap bocor saat memasuki musim hujan, serta mengalokasikan sisa anggaran untuk pembenahan kamar mandi.
Anwar berharap perbaikan ini membuat huniannya menjadi lebih layak serta nyaman untuk ditinggali, sembari menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Kediri atas bantuan yang telah diberikan.(*)
