ADAKITANEWS, Kediri – Pemerintah Kota Kediri terus memperkuat implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, hingga penyelenggaraan pelayanan publik. Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati saat mengikuti Verifikasi Lapangan Evaluasi PUG Tahun 2024 dan 2025 bersama tim verifikator Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI secara daring dari Ruang Joyoboyo, Balai Kota Kediri, Rabu (28/10/2026).
Wali Kota yang akrab disapa Mbak Wali ini menegaskan bahwa proses verifikasi tersebut tidak sekadar berorientasi pada penganugerahan Parahita Ekapraya, melainkan menjadi momentum untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program pemerintah dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Pembangunan tidak cukup hanya terlihat baik dalam angka atau dokumen. Pembangunan harus dapat dirasakan manfaatnya secara adil oleh perempuan dan laki-laki, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan seluruh masyarakat,” ujarnya.
Capaian pembangunan gender di Kota Kediri menunjukkan perkembangan positif. Pada tahun 2025, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Kediri menyentuh angka 96,36 dan menduduki peringkat kelima di Jawa Timur. Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) berada pada posisi 0,125 yang menjadi capaian terbaik kedua di tingkat provinsi.
Meski demikian, Pemkot Kediri tetap mencermati evaluasi lantaran nilai IKG tersebut mengalami sedikit kenaikan dibanding tahun 2024 yang tercatat sebesar 0,120. Menurut Vinanda, besaran indeks harus selaras dengan peningkatan kualitas program agar kesetaraan akses dan layanan dapat dirasakan langsung oleh warga.
Prinsip PUG juga diselaraskan ke dalam arah pembangunan daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang mengusung visi MAPAN (Maju, Agamis, Produktif, Aman, dan Ngangeni). Pada misi ketiga yang berfokus pada produktivitas sumber daya manusia, kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial ditempatkan sebagai bagian dari sasaran pembangunan.
Langkah operasional PUG diperkuat dengan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PUG dan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG 2025–2029 di bawah koordinasi Bappeda. Pelaksanaan program ini ditopang oleh focal point di 28 organisasi perangkat daerah (OPD), keterlibatan perempuan dalam jabatan struktural, serta pemanfaatan Satu Data Kota Kediri yang menyediakan data terpilah berdasarkan jenis kelamin.
Di sektor pemberdayaan ekonomi, Pemkot Kediri menjalankan program RASI PRIMA yang berhasil mengantarkan 52 industri kecil menengah (IKM) milik perempuan masuk ke pasar modern, serta memberdayakan 92 perempuan kepala keluarga agar mandiri secara ekonomi. Selain itu, sekitar 67,68 persen penerima bantuan modal usaha periode 2021–2024 merupakan perempuan, termasuk 505 perempuan kepala keluarga.
Guna menjamin perlindungan perempuan dan anak, pemerintah daerah menyiagakan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), Satuan Tugas PPA, serta mewujudkan Sekolah Ramah Anak yang dilengkapi tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Partisipasi anak juga diperluas melalui pembentukan Forum Anak di tiga kecamatan dan 46 kelurahan.
Penguatan kualitas keluarga ditempuh melalui layanan konseling PUSPAGA KIRANA, pembinaan pengasuhan, penyaluran bantuan pangan bagi balita stunting dan ibu hamil, hingga penyediaan rumah layak huni serta beasiswa pendidikan bagi keluarga rentan.
Dalam aspek pelayanan publik, Pemkot Kediri mengoperasikan Mobil Pelayanan Masyarakat (Mobmas) di 46 kelurahan dan menyediakan fasilitas inklusif seperti ruang laktasi, tempat ibadah ramah anak, parkir khusus, lift, ramp, kursi roda, hingga pelatihan bahasa isyarat bagi petugas. Posyandu jiwa juga telah dikembangkan di empat kelurahan.
Integrasi PUG turut diwujudkan lewat keberadaan 46 Kampung Keluarga Berkualitas, 26 Kelurahan Tangguh Bencana, serta Ruang Bermain Ramah Anak terstandardisasi di Taman Tempurejo.
Bagi penyandang disabilitas, Pemkot Kediri menyediakan layanan BESTARI berupa terapi gratis dan antar-jemput yang jumlah penerimanya meningkat dari 12 anak pada 2025 menjadi 21 anak pada 2026. Di samping itu, Bus MAPAN Ceria dihadirkan untuk membantu mobilitas siswa disabilitas menuju sekolah dengan pendampingan khusus.
Vinanda menambahkan bahwa keberhasilan PUG memerlukan sinergi lintas sektor, termasuk kolaborasi dengan Tim Penggerak PKK, organisasi masyarakat, komunitas, Forum Anak, perguruan tinggi, dunia usaha, dan media massa.
Ke depan, Pemkot Kediri berkomitmen memperkuat penganggaran berbasis kebutuhan, pembenahan data terpilah, perluasan layanan inklusif, penguatan ekonomi perempuan, serta kemudahan akses bagi kelompok rentan.
“Kami sangat terbuka terhadap masukan dari tim verifikator. Apa pun hasil dari proses ini, kami akan menjadikannya pijakan untuk terus belajar dan memperbaiki pelaksanaan PUG. Kota Kediri MAPAN harus dapat dirasakan seluruh warga,” pungkasnya.(*)
