ADAKITANEWS, Kediri – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memberikan arahan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Verifikasi dan Validasi DTSEN serta pemasangan stiker DTSEN Desil 1 sebagai penerima BLT DBHCHT kategori masyarakat lainnya di Hotel Lotus Garden, Rabu (13/5/2026).
Dalam arahannya, wali kota yang akrab disapa Mbak Wali itu menekankan pentingnya pemahaman para kader dan petugas survei dalam melakukan pendataan masyarakat secara tepat dan akurat. Menurutnya, data yang valid menjadi kunci agar seluruh program bantuan pemerintah dapat tepat sasaran.
“Kalau data tidak valid, akhirnya yang dikomplain kader. Karena itu, setelah memahami materi dari narasumber, harus benar-benar dilaksanakan di lapangan,” ujarnya.
Mbak Wali menjelaskan, dalam proses pendataan, petugas tidak hanya mencatat identitas warga, tetapi juga harus melihat kondisi rumah, aset yang dimiliki, hingga riwayat bantuan yang pernah diterima. Hal tersebut penting untuk memastikan bantuan pemerintah diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Ia mencontohkan, program rumah tidak layak huni (Rutilahu) hanya dapat diberikan kepada masyarakat yang memiliki sertifikat hak milik sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, penggunaan LPG 3 kilogram juga dapat menjadi salah satu indikator dalam proses verifikasi data masyarakat tidak mampu.
“Nanti bisa dilihat kondisi rumahnya, kendaraannya, penggunaan LPG 3 kilo, hingga bantuan apa saja yang pernah diterima. Kalau ada kondisi kesehatan tertentu seperti stunting, stroke, atau ODGJ juga bisa dicatat,” jelasnya.
Menurut Mbak Wali, data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan akan membantu pemerintah meminimalisir program yang tidak tepat sasaran sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
“Ini juga menjadi amal jariah bagi Bapak Ibu sekalian. Karena dari data yang valid, program pemerintah bisa berjalan lebih efektif dan benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan,” ungkapnya.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan peralatan survei kepada para petugas yang terdiri dari TRC, TAGANA, TKSK, dan relawan sosial sebagai penunjang kelancaran pendataan di lapangan.(*)
