ADAKITANEWS, Kediri – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyampaikan enam persoalan penting yang menjadi tantangan pembangunan daerah dalam forum Rembug dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah antar Kepala Daerah dan Kementerian Dalam Negeri (REBOAN), Rabu (13/5/2026).
Diskusi tersebut digelar secara daring dan diikuti kepala daerah bersama jajaran Kementerian Dalam Negeri guna membahas isu-isu strategis pemerintahan.
Dalam forum tersebut, wali kota yang akrab disapa Mbak Wali memaparkan tantangan mulai dari penurunan pendapatan transfer, layanan kesehatan dan pendidikan, hingga persoalan sampah dan ketahanan pangan.
Tantangan pertama berkaitan dengan penurunan pendapatan transfer daerah yang berdampak pada pelayanan dasar. Di sektor pendidikan, Mbak Wali menyebut dari 188 sekolah yang butuh perbaikan, tahun ini baru enam sekolah yang direnovasi. Sementara di sektor kesehatan, ia berharap seluruh Puskesmas di Kota Kediri nantinya dapat melayani masyarakat 24 jam penuh.
“Harapan kami semua Puskesmas bisa buka 24 jam karena di musim penghujan banyak sekali masyarakat yang terkena penyakit,” ujarnya.
Persoalan kedua menyangkut aturan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Di mana belanja pegawai melalui Transfer ke Daerah (TKD) dibatasi maksimal 30 persen, sementara di Kota Kediri saat ini masih mencapai 36,7 persen.
Selanjutnya, Mbak Wali menyinggung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyoroti keterbatasan anggaran untuk uji laboratorium keamanan pangan di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta perlunya detail aturan mengenai menu makanan agar seragam.
Tantangan keempat terkait Program Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP), khususnya mengenai sinkronisasi pencatatan aset gerai dan kendaraan operasional bersama kementerian terkait.
Pada bidang pertanian, Mbak Wali menyampaikan kendala pemenuhan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Berdasarkan aturan terbaru, minimal 87 persen dari Lahan Baku Sawah harus masuk kategori LP2B, sementara Kota Kediri baru memenuhi sekitar 13,32 persen karena keterbatasan lahan.
Terakhir, persoalan persampahan menjadi perhatian serius dengan volume mencapai 150 ton per hari. Mbak Wali berharap adanya solusi teknologi pengelolaan sampah yang lebih modern.
“Mohon arahan nanti mungkin bisa diberikan solusi mengenai pengelolaan waste to energy maupun pengelolaan sarana prasarananya,” pungkasnya.(*)
