ADAKITANEWS, Kediri – Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, melantik dan mengambil sumpah janji 156 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Gedung Bagawanta Bhari, Kamis (2/4/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum penting penguatan sumber daya aparatur negara, termasuk peralihan status 138 CPNS angkatan 2025 menjadi PNS penuh.
Bupati yang akrab disapa Mas Dhito ini juga melantik 58 pejabat fungsional yang telah lolos uji kompetensi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
Di tengah efisiensi anggaran daerah, Mas Dhito menuntut seluruh aparatur untuk tetap bekerja profesional dan memberikan pelayanan publik terbaik.
“Sebagai bagian dari keluarga besar Pemkab Kediri, saya titip pesan jangan sekali-kali menyalahgunakan kewenangan,” tegas Mas Dhito.
Mas Dhito mengingatkan bahwa setiap tanggung jawab yang diemban PNS memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat luas.
Para pegawai baru diharapkan segera beradaptasi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing dan menjalankan tugas dengan penuh keikhlasan.
Terkait integritas, Mas Dhito menekankan pentingnya keberanian staf dalam mengingatkan pimpinan jika ada instruksi yang melanggar aturan.
“Kalau pimpinannya salah harus berani bilang tidak, namun jika benar maka laksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya,” pesannya.
Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya strategis Pemkab Kediri dalam membangun birokrasi yang bersih, berintegritas, dan profesional.
Dengan bertambahnya pejabat fungsional, kinerja pemerintahan diharapkan semakin optimal dalam merespons kebutuhan dinamis warga Kediri.
Mas Dhito berharap para PNS muda ini membawa inovasi baru yang dapat mempercepat transformasi digital di lingkungan birokrasi daerah.
Sumpah janji yang diucapkan bukan sekadar seremonial, melainkan kontrak moral aparatur kepada Tuhan dan masyarakat Kabupaten Kediri.
Kegiatan pelantikan berlangsung khidmat dengan dihadiri oleh jajaran kepala OPD dan saksi dari lingkungan sekretariat daerah.
Pemkab Kediri terus berkomitmen meningkatkan kualitas SDM aparatur guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel.(*)
