ADAKITANEWS, Kediri – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menghadiri kegiatan sosialisasi peran dan fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang digelar di Mapolres Kediri, Rabu (4/2/2026). Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman mengenai pengawasan etika dan kedisiplinan anggota legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati yang akrab disapa Mas Dhito menyatakan dukungannya terhadap kebijakan dan kinerja MKD DPR RI. Ia menilai, fungsi pengawasan yang dijalankan MKD telah berjalan secara efektif dan efisien, termasuk dalam mengawasi aspek etika anggota dewan.
“Ada beberapa hal yang menginspirasi kami yang ada di tingkat daerah. Fungsi pengawasan dari MKD efektif dan efisien, sampai hal-hal yang tingkatnya etika itu diawasi,” ujar Mas Dhito.
Menurutnya, materi sosialisasi ini akan menjadi bahan diskusi bersama jajaran legislatif di Kabupaten Kediri, khususnya dalam upaya meningkatkan kinerja badan kehormatan DPRD. Ia berharap, sistem pengawasan yang diterapkan MKD DPR RI dapat diadaptasi dan diimplementasikan di tingkat daerah.
“Penguatan badan kehormatan di daerah perlu dilakukan agar bisa lebih efektif dalam menjalankan tugasnya, seperti yang dilakukan MKD DPR RI,” imbuhnya.
Selain membahas fungsi pengawasan, sosialisasi tersebut juga menyoroti penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus bagi pimpinan dan anggota DPR RI. Kebijakan ini bertujuan memperjelas identifikasi kendaraan dinas yang digunakan oleh anggota legislatif pusat, sehingga dapat dibedakan dari kendaraan umum.
Mas Dhito menilai kebijakan tersebut juga relevan untuk diterapkan di daerah. Ia menegaskan akan memberikan sanksi tegas apabila ditemukan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri yang menyalahgunakan atau memalsukan nomor kendaraan dinas.
“Ini menjadi inspirasi juga bagi kami. Kalau nanti ada pejabat dinas di Kabupaten Kediri yang memalsukan nomor tidak pada tempatnya, akan kami berikan sanksi,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua MKD DPR RI, H. Adang Daradjatun, menjelaskan bahwa tugas utama MKD adalah menjaga marwah, kehormatan, dan etika seluruh anggota DPR RI, termasuk dalam penggunaan fasilitas negara seperti TNKB khusus.
Ia mengungkapkan, sosialisasi ini penting dilakukan karena sebelumnya sempat ditemukan kasus pemalsuan nomor polisi khusus oleh oknum anggota maupun masyarakat di sejumlah daerah.
“Oleh karena itu, kami memohon bantuan kepada Bapak Bupati dan Kapolres untuk bersama-sama mengawasi etika anggota DPR, di mana pun mereka berada,” pungkas Adang.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga legislatif dalam menjaga etika, disiplin, serta integritas pejabat publik demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.(*)
