ADAKITANEWS, Kediri – Pemerintah Kota Kediri menegaskan komitmennya untuk mengawal pengalokasian dana hibah Tahun Anggaran 2027 agar berjalan tertib, tepat sasaran, dan akuntabel. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Kediri, Qowimuddin, saat membuka agenda Sosialisasi Ketentuan Hibah TA 2027 di Ruang Soekarno Hatta BKPSDM Kota Kediri, Jumat (13/11/2026).
Sosialisasi yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini digelar untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2027. Aturan tersebut mempertegas mekanisme hibah mulai dari aspek legalitas calon penerima, kriteria peruntukan, tata cara evaluasi, hingga tata kelola pertanggungjawaban.
Gus Qowim mengingatkan kepada seluruh pengurus lembaga dan organisasi calon penerima bahwa dicantumkannya usulan anggaran dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2027 bukan jaminan hibah otomatis disetujui atau dicairkan. Setiap alokasi masih harus melewati tahapan pembahasan bersama DPRD, penetapan APBD, serta verifikasi kelengkapan syarat administrasi.
Dalam arahannya, Wawali menyampaikan tiga instruksi utama yang wajib menjadi perhatian bersama. Pertama, calon penerima hibah diminta proaktif melengkapi persyaratan legalitas kelembagaan dan memastikan penggunaan dana ditujukan untuk program yang memberi manfaat nyata bagi publik, bukan sekadar membiayai operasional rutin organisasi.
Kedua, Perangkat Daerah (OPD) teknis diinstruksikan melakukan penelaahan mendalam terkait legalitas, administrasi, serta kesesuaian hibah dengan sasaran pembangunan daerah, sekaligus memberikan pendampingan kepada calon penerima. Ketiga, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diminta menindaklanjuti hasil penelaahan untuk menyempurnakan RAPBD 2027 bersama DPRD sesuai batas kemampuan keuangan daerah.
Gus Qowim menegaskan, sosialisasi ini sama sekali bukan bentuk pembatalan hibah, melainkan bagian dari transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dukungan Pemkot Kediri bagi organisasi masyarakat akan terus berjalan selama memenuhi koridor hukum dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik.











