ADAKITANEWS, Kediri – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menginstruksikan pembenahan total data kemiskinan di wilayah Kabupaten Kediri. Langkah tegas ini diambil menyusul ditemukannya kejanggalan perubahan data desil yang dinilai tidak mencerminkan kondisi riil perekonomian warga di lapangan.
Pria yang akrab disapa Mas Dhito tersebut menegaskan, penataan ulang basis data kependudukan sangat krusial agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tidak salah sasaran dan benar-benar diterima warga yang berhak.
Sebagai langkah strategis, Pemerintah Kabupaten Kediri menggulirkan sosialisasi perbaikan data desil serta menggenjot percepatan pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Hingga Rabu (28/10/2026), sebanyak 54.605 warga Kediri tercatat telah mengaktifkan IKD sebagai fondasi pendaftaran Sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) digital.
“Pendataan kependudukan secara digital untuk membenahi ketepatan bantuan sosial tidak bisa dilakukan oleh Dinas Dukcapil sendiri. Harus ada kolaborasi bersama,” tegas Mas Dhito, Sabtu (31/10/2026).
Guna mendukung akselerasi digitalisasi ini, Pemkab Kediri telah membentuk lebih dari 5.000 agen Perlinsos. Kehadiran agen ini membuka ruang bagi partisipasi publik dalam mengusulkan warga yang membutuhkan uluran bantuan.
Mas Dhito menggarisbawahi bahwa pemutakhiran data penerima bansos wajib menerapkan prinsip bottom-up yang berpatokan pada fakta objektif di lapangan, bukan atas dasar faktor suka atau tidak suka (like and dislike). Oleh sebab itu, ia meminta peran aktif perangkat RT dan RW yang paling memahami peta ekonomi warganya.
“Saya berharap RT/RW bisa membantu kami melakukan koreksi data bantuan sosial, yang mana saat ini banyak desil yang tertukar. Data harus valid sesuai kondisi nyata,” pungkasnya.
