ADAKITANEWS, Kediri – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meminta seluruh kepala dinas dan camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri untuk menyamakan visi dalam mengawal serta menyukseskan proyek strategis dan program prioritas daerah. Ia juga menegaskan pentingnya dukungan terhadap keberlangsungan Program Strategis Nasional (PSN).
Arahan tersebut disampaikan Mas Dhito, sapaan akrab Hanindhito Himawan Pramana, dalam rapat koordinasi di Ruang Joyoboyo, kompleks Kantor Pemkab Kediri, Senin (5/10/2026). Pertemuan tersebut membahas berbagai agenda pembangunan daerah, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, penanganan kemiskinan, hingga infrastruktur.
Pada sektor pendidikan, Mas Dhito meminta jajarannya menjaga komitmen untuk terus meningkatkan mutu pendidikan. Evaluasi berkala perlu dilakukan demi memastikan pemenuhan standar nasional pendidikan serta perbaikan rapor pendidikan.
“Terkait kompetensi guru, saya minta ditingkatkan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya memformalkan berbagai kebijakan dan inovasi pendidikan melalui regulasi resmi. Langkah ini bertujuan agar pemerintah daerah memiliki peta jalan (roadmap) serta strategi yang sistematis, jelas, dan terukur dalam menyelesaikan persoalan akses maupun kualitas pendidikan.
Di bidang kesehatan, Mas Dhito menyoroti capaian Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Kediri yang per September 2026 telah menyentuh angka 97,88 persen.
Selain UHC, ia mencermati perkembangan prevalensi stunting berdasarkan hasil pengukuran bulan timbang. Data mencatat angka stunting sebesar 8,04 persen pada Desember 2025, kemudian turun menjadi 7,67 persen pada Februari 2026, dan kembali melandai ke angka 7,47 persen pada Agustus 2026. Kendati menunjukkan tren penurunan, Mas Dhito meminta agar data tersebut dipastikan benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Mengenai penanganan kemiskinan dan bidang sosial, ia menyoroti persoalan data desil atau tingkat kesejahteraan warga dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Ia mengungkapkan masih maraknya keluhan masyarakat terkait penetapan data desil yang dinilai tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya.
“Masalah desil ini tolong diselesaikan. Kepada camat, saya minta tolong dicek berapa data desil yang tidak tepat di kecamatannya, berapa angka riil stunting, bukan persentasenya,” tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut turut membahas pelaksanaan proyek strategis dan program prioritas daerah di sektor infrastruktur, ketahanan pangan, pengendalian inflasi, hingga langkah-langkah mitigasi bencana.
Menyinggung keberadaan Program Strategis Nasional, Mas Dhito menegaskan komitmen Pemkab Kediri untuk mendukung penuh program pemerintah pusat yang sejalan dengan prioritas pembangunan di daerah.
“Meskipun program prioritas pemerintah pusat, tetapi tetap yang mendapatkan manfaat adalah masyarakat kita,” ucapnya.
Salah satu program nasional yang mendapat perhatian khusus yakni Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Mas Dhito menginstruksikan agar program tersebut memperoleh pendampingan dan pembinaan secara intensif sehingga dapat beroperasi dengan baik serta mampu berkolaborasi dengan kekuatan ekonomi desa yang sudah ada, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pelaku UMKM.(adv/kominfo.kabkdr/*)
