ADAKITANEWS, Kediri – Pemerintah Kota Kediri melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Bimbingan Teknis Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) di Ruang Kilisuci Balai Kota Kediri pada Selasa (1/9/2026). Kegiatan ini ditujukan untuk memantapkan kompetensi serta kesiapsiagaan para petugas dalam mengkaji kerusakan dan kebutuhan pascabencana.
Bimtek Jitupasna dilaksanakan selama tiga hari dengan sajian materi yang disesuaikan pada bidang dan peran tiap peserta. Lewat pelatihan ini, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diharapkan sanggup melakukan pengkajian mandiri sesuai koridor kewenangannya.
Skema ini dibentuk agar saat bencana menerjang, seluruh elemen terkait telah memahami prosedur tindak cepat serta pembagian tanggung jawab di lapangan.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Kediri Joko Arianto memberikan apresiasi atas sinergi lintas sektor yang mendukung penanggulangan bencana di wilayahnya. Ia menggarisbawahi bahwa penanganan bencana merupakan urusan bersama, bukan beban BPBD semata.
“Penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab BPBD, melainkan tanggung jawab bersama,” ujar Joko saat membuka bimtek.
Joko memaparkan bahwa jalinan koordinasi antarinstansi di Kota Kediri sudah terbangun secara solid. BPBD pun mengoperasikan saluran komunikasi khusus yang menghubungkan relawan, TNI, Polri, serta instansi terkait demi mempercepat respons darurat.
“Sebagai contoh, ketika terjadi cuaca ekstrem yang mengakibatkan banyak pohon tumbang beberapa waktu lalu, informasi tidak hanya diterima melalui layanan aduan 112, tapi juga disampaikan melalui grup komunikasi dalam bentuk laporan dan dokumentasi foto,” tuturnya.
Joko menerangkan bahwa Indeks Risiko Bencana Kota Kediri tercatat berada di angka 75,10 atau menempati tingkat kerawanan terendah keempat se-Jawa Timur. Meski relatif aman, posisi tersebut tidak menjamin Kota Kediri sepenuhnya terbebas dari ancaman bencana.
Merujuk pada dokumen kajian risiko, terdapat beberapa potensi bencana yang wajib diwaspadai, seperti banjir genangan, angin puting beliung akibat cuaca ekstrem, tanah longsor, hingga bencana kekeringan.
Oleh sebab itu, Joko menilai kolaborasi lintas OPD menjadi kunci utama keselamatan warga. Komitmen ini juga telah diperkuat melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Kediri.
“Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja sehingga diperlukan kesiapsiagaan dari seluruh pihak. Meskipun tingkat risiko bencana Kota Kediri relatif lebih rendah dibandingkan daerah lain di Jawa Timur, namun kondisi ini tidak berarti bahwa Kota Kediri terbebas dari potensi bencana,” terangnya.
Melalui Bimtek Jitupasna ini, Joko mengimbau para peserta agar menguasai metodologi pengkajian kebutuhan pascabencana secara teknis dan praktis.
“Dengan mengikuti bimtek ini, diharapkan ketika bencana terjadi, para pihak terkait dapat segera mengambil tindakan sehingga proses pemulihan pascabencana bisa lebih cepat, terkoordinasi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Adapun bimbingan teknis ini menghadirkan Tim Mahoni Cakra Saujana asal Yogyakarta sebagai narasumber. Tim pelatih menerapkan empat pilar pembelajaran selama tiga hari pelatihan, mencakup pendekatan berbasis kompetensi, metode partisipatif, serta orientasi untuk perubahan yang dikemas melalui ruang diskusi per kelompok.(*)
