ADAKITANEWS, Kediri – Para kiai sepuh mengimbau seluruh peserta Muktamar Nahdlatul Ulama atau muktamirin untuk senantiasa menjaga marwah dan kehormatan organisasi. Para muktamirin juga diminta menggunakannya hak pilih mereka secara bertanggung jawab serta menghindari berbagai bentuk tekanan, provokasi, maupun perselisihan selama jalannya proses muktamar.
Seruan tersebut disampaikan usai dilaksanakannya pertemuan para kiai sepuh di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Rabu (26/8/2026) siang.
Dikutip dari laman nu.or.id, sejumlah ulama senior hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Mustasyar PBNU KH Ma’ruf Amin, KH Anwar Manshur dan KH Abdullah Kafabihi Mahrus dari Pondok Pesantren Lirboyo, KH ‘Athoillah Sholahuddin Anwar, KH Mu’adz Thohir asal Kajen, KH Abdullah Ubab Maimoen asal Rembang, serta KH Muhibbul Aman Aly asal Pasuruan.
Mustasyar PBNU, KH Ma’ruf Amin, menegaskan bahwa tausiah kiai sepuh ini ditujukan kepada seluruh muktamirin tanpa exception. Menurutnya, peserta memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan arah kepemimpinan Nahdlatul Ulama ke depan sehingga hak suara tersebut wajib digunakan secara bijaksana.
“Tausiah ini artinya untuk mengingatkan, pertama, kepada para muktamirin sebagai pemegang hak utama supaya dia menggunakan haknya dengan baik, jangan terintimidasi dengan terkena provokasi, memilih yang terbaik, baik AHWA maupun juga pengurus NU yang akan datang,” kata Kiai Ma’ruf, Rabu (26/8/2026).
Ia menekankan bahwa mekanisme pemilihan pemimpin harus berlandaskan kemaslahatan organisasi, bukan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, muktamirin diharapkan memilih figur yang dinilai mampu membawa Nahdlatul Ulama ke arah yang lebih baik.
Kiai Ma’ruf Amin turut mengingatkan adanya konsekuensi moral apabila seseorang dengan sengaja memilih pemimpin yang kurang patut padahal terdapat calon lain yang lebih berkualitas.
“Jadi khianat kepada Nabi, khianat kepada pendiri NU. Apalagi kalau memilihnya itu ada sesuatu, maka dosanya menjadi bertambah,” ujar Kiai Ma’ruf.
Menurutnya, pesan para kiai sepuh ini merupakan langkah nyata untuk mengawal proses perhelatan muktamar agar tetap berjalan sesuai nilai-nilai keulamaan, akhlak mulia, dan kepentingan organisasi.
Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam tersebut menghasilkan tujuh poin tausiah yang ditujukan kepada muktamirin serta Presiden Prabowo Subianto. Pembacaan ketujuh poin tersebut disampaikan oleh KH Muhibbul Aman Aly.
Poin pertama mengingatkan bahwa Nahdlatul Ulama merupakan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang menjunjung tinggi adab, akhlak mulia, serta khittah nahdliyyah. Seluruh pihak diminta menjaga keluhuran misi dan marwah organisasi serta menjauhkan muktamar dari tindakan yang mencederai akhlak.
Poin kedua menegaskan bahwa muktamar adalah forum permusyawaratan para kiai, ulama, dan pemegang amanah organisasi. Muktamirin diminta bermusyawarah menggunakan akal sehat, kedamaian hati, dan akhlak mulia dengan mengutamakan persatuan serta menghentikan pertikaian.
Poin ketiga meminta agar martabat dan kehormatan Ahlul Halli wal ‘Aqdi (AHWA) terus dijaga. Proses penentuan anggota AHWA diharapkan terbebas dari transaksi politik, intimidasi, maupun rekayasa yang dapat merusak kemuliaan ulama.
Poin keempat menegaskan posisi muktamirin sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam muktamar. Oleh karena itu, hak dan kebebasan mereka harus dihormati tanpa adanya pengondisian, tekanan, atau manipulasi yang mengurangi kebebasan menentukan pilihan.
Poin kelima menyerukan kepada pemerintah, kekuatan politik, dan pihak eksternal untuk menghormati kemandirian organisasi serta kedaulatan muktamar. Segala bentuk tekanan yang mengarah pada pengondisian atau intervensi diharapkan dapat dihindari.
Poin keenam menyampaikan kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga agar jajaran pemerintah tetap menghormati kemandirian Nahdlatul Ulama. Para kiai juga berharap Presiden bertindak tegas jika terdapat oknum pejabat yang melakukan intervensi terhadap muktamar. Para kiai pun menyatakan kesiapan untuk menghadap Presiden secara langsung guna menyampaikan hal ini.
Poin ketujuh menyerukan kepada pihak-pihak yang dinilai mengacaukan proses muktamar agar segera menghentikan tindakannya serta menyadari kesalahan yang telah dilakukan.
“Semoga Allah subhanahu wa ta’ala senantiasa menjaga, melindungi, dan membimbing Nahdlatul Ulama,” ujar KH Muhibbul Aman Aly.(*)
