ADAKITANEWS, Jakarta – Indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia pada tahun 2026 mencatatkan kenaikan ke angka 69,57 persen, sementara indeks inklusi keuangan sukses menyentuh 93,61 persen. Capaian ini menunjukkan tren pertumbuhan positif dibanding hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang masing-masing berada di level 66,64 persen dan 92,74 persen.
Tingkat capaian SNLIK 2026 tersebut sekaligus melampaui target yang dipatok dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 untuk akhir periode 2029, yakni literasi 69,35 persen dan inklusi 93 persen.
Pengumuman hasil SNLIK 2026 disampaikan secara kolektif oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor BPS, Jakarta, pada Senin (10/8/2026).
SNLIK difungsikan sebagai instrumen pemetaan tingkat literasi dan inklusi keuangan publik yang menjadi pijakan dalam formulasi regulasi serta akselerasi akses keuangan nasional.
Penyelenggaraan SNLIK 2026 mengukir sejarah baru melalui kolaborasi perdana antara OJK, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Pemetaan ini menjangkau seluruh lini industri jasa keuangan, mulai dari perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga pembiayaan, dana pensiun, pergadaian, LKM, pinjaman daring, sistem pembayaran, hingga program jaminan sosial.
Survei digelar serentak di 38 provinsi yang mencakup 514 kabupaten/kota dengan jumlah responden sebanyak 75.000 jiwa pada rentang usia 15–79 tahun. Pengumpulan data berlangsung pada 26 Januari hingga 18 Februari 2026 lewat wawancara langsung menggunakan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) yang melibatkan 3.480 petugas lapang.
Indikator penentu indeks literasi diukur via lima variabel utama: pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku keuangan. Di sisi lain, indeks inklusi diukur berdasarkan utilisasi produk serta layanan jasa keuangan.
Berdasarkan pemetaan demografis, kawasan perkotaan mencatatkan indeks literasi 72,54 persen dan inklusi 95,47 persen, unggul dibanding area perdesaan yang berada pada angka 64,42 persen untuk literasi dan 90,39 persen untuk inklusi.
Dari preferensi gender, tingkat kesadaran keuangan tergolong setara. Indeks literasi pria berada di kisaran 69,54 persen dan wanita 69,61 persen. Adapun indeks inklusinya tercatat 93,49 persen untuk pria dan 93,73 persen untuk wanita.
Dilihat dari klasifikasi usia, kelompok umur 26–35 tahun mendominasi capaian tertinggi dengan literasi 78,70 persen dan inklusi 96,27 persen. Sebaliknya, segmen remaja 15–17 tahun mencatat angka terendah, yakni literasi 56,04 persen dan inklusi 89,13 persen.
Latar belakang pendidikan terbukti berbanding lurus dengan tingkat pemahaman finansial. Lulusan perguruan tinggi membukukan indeks literasi 93,46 persen dan inklusi 99,49 persen. Sebaliknya, kelompok tanpa latar belakang sekolah hingga tidak tamat SD mencatatkan literasi 45,23 persen dan inklusi 85,80 persen.
Berdasarkan profesi, golongan pensiunan/purnawirawan mengantongi indeks literasi tertinggi sebesar 85,15 persen (inklusi 99,54 persen), membawahi kelompok pegawai/profesional sebesar 85,12 persen (inklusi 98,89 persen), serta pengusaha/wiraswasta 76,51 persen (inklusi 96,03 persen). Sementara itu, kelompok tidak/belum bekerja berada di angka 53,89 persen, petani/nelayan 59,75 persen, serta pelajar/mahasiswa 62,72 persen.
Secara geografis, DKI Jakarta memimpin capaian literasi tertinggi di level 84,01 persen, dibayangi Kalimantan Selatan (79,69 persen) dan Bali (78,77 persen). Pada indeks inklusi, DKI Jakarta tetap berada di posisi puncak dengan 99,74 persen, disusul DI Yogyakarta (98,74 persen) dan Kepulauan Riau (98,43 persen).
Sektor perbankan dan jaminan sosial menjadi pilar utama penetrasi. Literasi perbankan berada pada tingkat 66,46 persen (inklusi 70,64 persen), sedangkan penyelenggara jaminan sosial mengumpulkan angka literasi 65,13 persen (inklusi 77,13 persen).
Pada perbandingan skema, literasi keuangan konvensional menembus 69,57 persen dengan inklusi 93,53 persen. Sementara sektor syariah membukukan literasi sebesar 43,07 persen dan inklusi di level 13,24 persen.
Pemeriksaan Pemahaman Penjaminan Simpanan oleh LPS menunjukkan bahwa 62,51 persen pemilik rekening memahami simpanannya dijamin negara, sedangkan tingkat pengenalan atas lembaga LPS mencapai 46,31 persen.
Sebaliknya, pemahaman atas penjaminan polis asuransi non-jaminan sosial masih relatif minim, yakni baru disentuh oleh 12,47 persen pemegang polis.
Rincian pemetaan kesadaran LPS membeberkan bahwa 38,8 persen warga telah memahami penjaminan sekaligus kenal LPS, 23,7 persen paham penjaminan namun belum kenal LPS, 7,5 persen kenal LPS namun awam mekanismenya, serta 30 persen masyarakat belum terpapar informasi keduanya. Data ini dimanfaatkan LPS guna menyusun program sosialisasi yang terukur.
Di tingkat daerah, Kepala OJK Kediri Ismirani Saputri menyampaikan apresiasi atas peran pers dalam mengawal sosialisasi literasi keuangan.
Ia mengungkapkan bahwa sepanjang kurun Januari hingga Agustus 2026, OJK Kediri telah melangsungkan 34 sesi edukasi yang melibatkan 12.708 peserta di seluruh cakupan kerjanya.
“OJK Kediri terus berkomitmen mendukung peningkatan indeks literasi keuangan melalui berbagai kegiatan edukasi, khususnya bagi segmen prioritas,” ujar Ismirani.
Adapun sasaran edukasi yang dibidik meliputi komunitas perdesaan, rentang usia 15–17 tahun dan 51–79 tahun, warga berpendidikan maksimal SMP, serta kelompok petani, peternak, pelajar, dan masyarakat belum bekerja.
Ismirani mendorong insan pers untuk terus mengamplifikasi edukasi keuangan demi memperluas inklusi pada segmen masyarakat yang masih berada di bawah rerata nasional.
Data komprehensif SNLIK 2026 ini selanjutnya diposisikan sebagai acuan pembuatan kebijakan bersama bagi OJK, LPS, BPS, dan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan pemerataan akses keuangan masyarakat yang aman serta produktif.(*)
