ADAKITANEWS, Kediri – Pemerintah Kota Kediri melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memperkuat koordinasi dan kualitas pelaporan sebagai bagian dari langkah pencegahan serta percepatan penurunan stunting. Upaya tersebut diwujudkan lewat kegiatan Evaluasi dan Teknis Pelaporan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) Semester I Tahun 2026 di Ruang Rapat Bappeda pada Selasa (11/8/2026).
Agenda yang dijadwalkan berlangsung selama dua hari hingga Rabu (12/8/2026) ini ditujukan untuk menjamin ketersediaan, kelengkapan, serta keakuratan seluruh data yang diinput dalam Aksi Bangda secara tepat waktu.
Para operator lintas sektor mendapatkan bimbingan teknis dalam proses penginputan laporan melalui Sistem Aplikasi dan Aksi Konvergensi Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri yang diakses via laman resmi aplikasi tersebut.
Guna memperlancar proses verifikasi data, Bappeda Kota Kediri menghadirkan tim pendamping ahli dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kehadiran tim ahli ini difokuskan untuk membantu para operator mengidentifikasi sekaligus mengurai kendala teknis yang dihadapi di lapangan.
Kepala Bappeda Kota Kediri, Ferry Djatmiko, menjelaskan bahwa Bappeda memegang fungsi kontrol dan pengawalan integrasi data dari seluruh elemen pelaksana, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), jajaran kecamatan, puskesmas, hingga jaringan Penyuluh Keluarga Berencana.
“Kami selalu mengadakan rapat koordinasi untuk pengisian Aksi Bangda. Kelengkapan data tersebut penting untuk melihat perkembangan prevalensi stunting di Kota Kediri secara berkala,” terangnya.
Ferry menguraikan, selain penguatan aspek tata kelola pelaporan data, Pemkot Kediri juga konsisten meluncurkan program inovatif, salah satunya penempatan dokter spesialis anak di setiap puskesmas.
Terobosan tersebut berhasil mengantarkan Kota Kediri menyabet predikat terbaik kedua dalam efektivitas program penurunan stunting.
Melalui pendampingan intensif ini, Ferry optimistis seluruh indikator intervensi stunting dapat terekam sempurna. Basis data yang valid dan terintegrasi ini diposisikan sebagai pijakan utama dalam penyusunan kebijakan serta pemantauan angka prevalensi secara berkala.
“Melalui pendampingan ini, semoga seluruh data capaian intervensi stunting dapat terpenuhi 100 persen, sehingga dapat mendukung laporan penurunan stunting dan membantu kita terus menekan angka prevalensi stunting, baik di bawah target nasional maupun provinsi,” tutupnya.(*)
