ADAKITANEWS, Jombang – Pemerintah Kabupaten Jombang resmi meluncurkan penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng untuk alokasi Februari dan Maret 2026.
Kegiatan peluncuran ini dipusatkan di Balai Desa Purisemanding, Kecamatan Plandaan, dan dipimpin langsung oleh Bupati Jombang Warsubi, Jumat (10/4/2026) siang.
Bupati Warsubi didampingi oleh Sekda Agus Purnomo, jajaran Forkopimda, serta pimpinan Perum BULOG Kantor Cabang Mojokerto dalam prosesi simbolis tersebut.
Warsubi menegaskan bahwa program ini merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto sebagai stimulus ekonomi dan upaya menjaga stabilitas harga di masyarakat.
“Penyaluran ini bertujuan mengurangi beban pengeluaran warga, menangani kerawanan pangan, serta mengendalikan gejolak inflasi,” tutur Bupati Warsubi.
Bantuan yang diserahkan terdiri dari 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per bulan untuk setiap Penerima Bantuan Pangan (PBP).
Karena penyaluran mencakup jatah dua bulan sekaligus, setiap warga penerima mendapatkan paket ganda dalam satu kali proses pengambilan di balai desa.
Data penerima bantuan ini merujuk pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Sosial.
Tercatat total sebanyak 207.858 penerima bantuan yang tersebar merata di 21 kecamatan dan 306 desa di seluruh wilayah Kabupaten Jombang.
Khusus untuk wilayah Kecamatan Plandaan, terdapat 8.249 warga penerima, di mana 910 orang di antaranya merupakan warga Desa Purisemanding.
Warsubi menginstruksikan seluruh camat hingga kepala desa untuk aktif mengawal dan mengawasi jalannya distribusi agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
“Saya minta peran aktif aparat di lapangan untuk melakukan pendampingan agar penyaluran berjalan tertib dan lancar,” tegas Bupati Jombang tersebut.
Pimpinan Perum BULOG Cabang Mojokerto, Muhammad Husin, menjelaskan bahwa program ini adalah penugasan negara melalui Badan Pangan Nasional.
Ia menyebutkan bahwa bantuan ini juga mendukung visi Asta Cita Presiden untuk mewujudkan swasembada serta kedaulatan pangan yang berkelanjutan.
Terkait jatah bantuan bulan Januari yang belum turun, Husin menjelaskan hal tersebut masih menyesuaikan kebijakan dan kondisi anggaran dari pemerintah pusat.(*)
