ADAKITANEWS, Jombang – Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, mendampingi Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, dalam kunjungan kerja di Kabupaten Jombang, Jumat (3/4/2026).
Kunjungan ini difokuskan pada peninjauan layanan pendidikan serta sistem perlindungan perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Jombang.
Salah satu lokasi yang ditinjau adalah Sekolah Rakyat Terintegrasi 8 di Kecamatan Mojoagung yang menerapkan pendidikan berbasis masyarakat.
Menteri Arifatul mengapresiasi model sekolah ini karena dinilai mampu membangkitkan cita-cita anak-anak yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses pendidikan.
“Saya lihat anak-anak bahagia sekali. Sekolah Rakyat ini membuat mereka bisa bermimpi setinggi-tingginya,” ujar Menteri PPPA di lokasi.
Sekdakab Jombang, Agus Purnomo, turut memberikan apresiasi kepada para guru asuh yang berperan besar membentuk karakter dan integritas siswa.
Rombongan kemudian melanjutkan peninjauan ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jombang.
Menteri Arifatul memuji kecepatan dan ketepatan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Ia menyoroti fasilitas layanan antar-jemput medis bagi korban kekerasan sebagai bentuk nyata kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan.
“Penanganan kekerasan di Jombang sangat baik dan cepat. UPTD ini benar-benar menjadi ujung tombak pelayanan,” ungkap Arifatul.
Menteri PPPA mengimbau masyarakat untuk berani melapor jika menemui tindak kekerasan melalui Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) di nomor 129.
Edukasi mengenai perlindungan diri kepada anak-anak juga dinilai sangat penting guna meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman kekerasan.
Di akhir kunjungan, Menteri Arifatul menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, kepolisian, dan seluruh elemen masyarakat.
Ia optimistis Jombang dapat menjadi pilot project nasional dalam penanganan kasus perlindungan anak dan perempuan secara maksimal.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan semakin kuat guna menjamin lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan serta anak.(*)
